Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyiapkan dua proyek energi alternatif, yakni Dimethyl Ether (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG), untuk menggantikan penggunaan LPG 3 kilogram pada Rabu (6/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan menekan angka impor LPG yang mencapai 7 juta ton per tahun.
Ketergantungan terhadap impor LPG berdampak pada pengeluaran devisa negara yang mencapai Rp 130 triliun hingga Rp 140 triliun setiap tahunnya. Dari total angka tersebut, dilansir dari Detik Finance, pemerintah menanggung beban subsidi sebesar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun.
"Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja, sekitar Rp 130 sampai Rp 140 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita, itu Rp 80 sampai Rp 87 triliun," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Proyek pertama yang diandalkan adalah hilirisasi batu bara menjadi DME yang memiliki sifat kimia dan fisika serupa dengan LPG. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, proyek ini direalisasikan melalui pembangunan fasilitas produksi berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
"Menurut pendapat saya ini cukup bersejarah dan sangat membanggakan yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua, yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp 116 triliun meliputi lima proyek di sektor energi 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," kata Prabowo, Presiden RI.
Presiden menekankan bahwa penguatan sektor hilirisasi merupakan pondasi penting bagi kemajuan ekonomi nasional. Beliau menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program yang telah dintis oleh para pemimpin terdahulu.
"Kita lakukan di banyak bidang dalam tahun pertama pemerintahan yang saya pimpin yang kita lakukan adalah memperkuat pondasi yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu dari mulai presiden pertama sampai ke presiden ke-7," ujar Prabowo, Presiden RI.
Selain DME, pemerintah sedang menguji coba pemanfaatan CNG dalam kemasan tabung 3 kilogram. Teknologi ini diklaim lebih efisien karena bahan bakunya melimpah di dalam negeri sehingga harga jualnya bisa ditekan hingga 30 persen lebih murah dibanding LPG.
"Tapi kan untuk CNG ini, untuk yang 12 kilogran yang 20 kilogram tu sudah jalan, untuk dipakai di hotel dan restoran. Dan kemudian bagus, dan itu lebih efisien. Tapi kan rakyat kan enggak mungkin kita suruh yang berat-berat itu, 20 kilogra.. Nah, ini yang kita lagi godok. Dan ini sudah kita kerjakan sebenarnya sejak setahun lalu. Tapi untuk mendapatkan teknologi yang 3 kilogramnya, ini lagi kita tes. Gitu, ya," terang Bahlil, Menteri ESDM.
Pemerintah memberikan jaminan bahwa harga energi baru ini akan tetap terjangkau melalui skema subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan kebijakan perlindungan sosial yang diarahkan langsung oleh kepala negara.
"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat ya," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Bahlil juga menjelaskan keunggulan kompetitif CNG dari sisi logistik dan ketersediaan sumber daya di berbagai wilayah Indonesia. Penurunan harga ini terjadi karena pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi impor yang besar.
"CNG itu sudah dilakukan kajian. Harganya jauh lebih murah, kurang lebih sekitar 30% lah lebih murah," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Efisiensi biaya ini didorong oleh keberadaan sumber gas yang tersebar di wilayah domestik sehingga proses distribusinya menjadi lebih singkat. Penggunaan industri dalam negeri juga menjadi faktor kunci dalam menekan harga jual ke konsumen.
"Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya kan ada di kita, di dalam negeri. Jadi, tidak kita melakukan impor. Cost transportasinya aja udah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, jadi itu jauh lebih efisien," kata Bahlil, Menteri ESDM.
