Pemerintah tengah menyusun skema insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel untuk mempercepat hilirisasi industri nasional. Rencana kebijakan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (5/5/2026).
Besaran insentif yang diusulkan dalam skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tersebut memiliki rentang yang cukup lebar. Dilansir dari Detik Finance, otoritas fiskal saat ini sedang mendalami rincian persentase yang paling tepat untuk diterapkan pada sektor otomotif ramah lingkungan tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa diskusi intensif masih dilakukan mengenai besaran angka pasti bagi kategori kendaraan yang akan mendapatkan fasilitas perpajakan ini.
"Jadi yang diomongin tadi PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih masih didiskusikan skemanya. Itu untuk utamanya EV, yang bukan hybrid. Nanti yang baterainya berdasarkan nikel sama non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti, nanti Menteri Perindustrian," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penentuan besaran subsidi ini sengaja diarahkan lebih besar bagi kendaraan yang menggunakan nikel. Langkah strategis ini diambil guna menepis keraguan atas masa depan komoditas nikel Indonesia di pasar global.
"Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya, karena supaya nikel kita kepake. Dulu saya baca di Economist, judulnya 'Mimpi Indonesia Menguasai Dunia Baterai hilang' karena China pakai bukan nikel. Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah juga mempertimbangkan aspek keunggulan teknologi dalam menentukan arah kebijakan ini. Berdasarkan koordinasi dengan institusi terkait, teknologi berbasis nikel diklaim sebagai generasi yang lebih maju dalam pengembangan baterai dunia.
"Tadi saya tanya Pak Sigit di Danantara, dia kan ahlinya. 'Itu nikel sama yang China bagus mana baterainya?' Dia bilang bagusnya yang nikel, itu third generation. Kalau yang LTE itu second generation. Jadi kita geraknya ke sana, supaya sumber daya kita juga bisa dipakai secara maksimal," tutup Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
