Pemerintah Indonesia mulai mematangkan rencana penggunaan gas bumi terkompresi atau compressed natural gas (CNG) sebagai energi alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) guna menekan angka impor nasional yang tinggi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengonfirmasi langkah finalisasi tersebut usai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri menjadi alasan utama pergeseran kebijakan ini, mengingat sebagian besar kebutuhan domestik masih dipenuhi melalui jalur impor. Dilansir dari Ekonomi, volume konsumsi elpiji untuk sektor rumah tangga saat ini berada pada kisaran 7 hingga 8 juta ton setiap tahunnya.
"Teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75 sampai 80% masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Permintaan energi tersebut belum mencakup kebutuhan sektor industri dan petrokimia yang mencapai 2 hingga 3 juta ton per tahun. Kerentanan terhadap gejolak pasar global mendorong otoritas terkait untuk merumuskan kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya gas yang tersedia di dalam negeri.
"Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya," katanya.
Meskipun CNG telah digunakan secara terbatas pada sektor komersial seperti hotel dan restoran dengan tabung kapasitas besar, tantangan teknis muncul pada segmen rumah tangga. Pemerintah tengah melakukan pengujian khusus terkait aspek keamanan tekanan tinggi pada tabung gas ukuran kecil.
"Untuk yang 3 kilogram memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya besar sekali, sekitar 200 sampai 250 bar," jelas Bahlil.
Kepastian mengenai kelayakan teknis konversi ini diharapkan dapat segera keluar dalam beberapa bulan ke depan sebelum implementasi bertahap dilakukan. Menteri ESDM optimistis bahwa ketersediaan bahan baku di dalam negeri akan mendukung keberhasilan program ini.
"Insya Allah 2ÔÇô3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kalau sudah firm, kita akan lakukan konversi," ujarnya.
Selain pemanfaatan cadangan gas yang sudah ada, pemerintah juga menyoroti potensi penemuan lapangan gas baru di wilayah Kalimantan Timur sebagai basis produksi CNG. Cadangan yang diprediksi mencapai 3.000 MM tersebut dinilai cukup untuk mengamankan kebutuhan gas C1 dan C2 nasional.
"CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, gas C1, C2. Apalagi kita baru menemukan gas sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur," katanya.
Mengenai pendanaan dan operasional, pengembangan ekosistem energi baru ini dipastikan tidak akan membebani APBN secara langsung. Pemerintah menetapkan skema kerja sama antarperusahaan sebagai pilar utama pembangunan infrastruktur pendukungnya.
"Modelnya B to B. Pemerintah menyiapkan gas C1, C2, kemudian ekosistem bisnisnya kurang lebih sama dengan LPG," jelas Bahlil.
