Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2 triliun untuk menyerap Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga stabilitas pasar obligasi dan mengantisipasi arus modal asing keluar dari pasar keuangan domestik, pada Selasa (19/5/2026).
Langkah intervensi ini diambil sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas pemerintah sekaligus untuk menahan tekanan pasar yang sedang terjadi, dilansir dari Investor Daily. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa pembelian obligasi pemerintah tersebut sudah mulai dilakukan secara bertahap sejak Kamis pekan lalu.
Realisasi penyerapan dana saat ini baru mencapai Rp 600 miliar dari total target yang dialokasikan oleh pemerintah. Dana pembelian SBN ini bersumber dari kas yang tersedia di Kementerian Keuangan, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL).
"Kemarin saja saya targetkan serap Rp 2 triliun, tetapi hanya dapat Rp 600 miliar. Artinya, yang jual juga sedikit sebenarnya. Jadi, kami memastikan harga obligasi tetap terkendali," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (19/5/2026).
Kebijakan penyerapan instrumen surat utang ini masih dikategorikan sebagai manajemen kas jangka pendek. Pemerintah belum menggunakan skema stabilisasi berskala besar karena menilai kondisi pasar domestik saat ini masih relatif aman.
"Dari Kamis minggu lalu sedikit, lalu kemarin juga sedikit. Sekarang saya lihat lagi perkembangannya seperti apa," tutur Purbaya.
Otoritas fiskal menegaskan belum ada urgensi untuk melibatkan lembaga keuangan penjamin lainnya dalam situasi pasar sekarang. Koordinasi baru akan diperluas jika indikator tekanan pasar modal menunjukkan eskalasi yang lebih parah.
"Ini masih cash management. Kalau nanti masuk framework, saya panggil PT SMI dan lain-lain untuk ikut. Tapi sekarang belum separah itu keadaannya, masih relatif baik," terang Purbaya.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, secara terpisah menilai kebijakan masuknya pemerintah ke pasar obligasi dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kebijakan ini dinilai efektif untuk mencegah kepanikan penjualan serta menekan biaya pembiayaan anggaran negara.
"Kredibilitas fiskal akan naik bila publik melihat pemerintah memakai kas secara hati-hati, tidak mengganggu belanja prioritas, tidak memaksakan harga obligasi, dan tetap menjaga defisit dalam batas aman," ujar Syafruddin.
Langkah penyerapan SBN juga dipandang dapat mendukung bank sentral dalam menahan pelemahan nilai tukar rupiah akibat keluarnya modal asing. Namun, kebijakan fiskal ini tidak boleh mengaburkan fungsi utama kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi.
"Pasar bahkan mulai mem-price peluang BI Rate naik ke 5% dari 4,75%, sehingga dukungan fiskal melalui SBN tidak boleh menggantikan sinyal moneter yang kredibel," kata Syafruddin.
