Pemerintah Indonesia memastikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan alat utama sistem senjata pada tahun depan. Kepastian penguatan anggaran pertahanan dengan nilai cukup besar tersebut disampaikan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026, seperti dilansir dari Money.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa perencanaan dana tersebut sudah disiapkan secara signifikan. Kendati demikian, rincian nominal anggaran pertahanan tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas karena menjadi bagian dari strategi rahasia negara.
Kebijakan tersebut diambil guna mengantisipasi situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Langkah penguatan kapasitas pertahanan ini juga selaras dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ada, tahun depan juga kita anggarkan cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya kan rahasia juga," ujar Purbaya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa penganggaran ini akan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Kesiapan militer domestik dinilai krusial dalam menghadapi dinamika geopolitik saat ini.
"Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan sudah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa kata Bapak Presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Sebelum pengumuman anggaran tersebut, penyerahan sejumlah alutsista baru kepada Tentara Nasional Indonesia telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi di lokasi yang sama. Unit yang diserahkan meliputi enam pesawat tempur Dassault Rafale, satu pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, empat pesawat Dassault Falcon 8X, radar GCI GM403, serta sistem persenjataan Missile Meteor dan Smart Weapon Hammer.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa modernisasi persenjataan ini murni bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal pertahanan negara. Indonesia disebut tidak memiliki ambisi lain di luar perlindungan kedaulatan wilayah sendiri.
"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
