Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan 170 bupati dari seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian pada Senin (20/4/2026) guna membahas penyaluran bantuan tanaman perkebunan. Program senilai Rp 9,95 triliun ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat komoditas strategis sektor perkebunan.
Dana yang dialokasikan tersebut mencakup penyediaan tanaman serta pupuk organik yang bertujuan meningkatkan produktivitas komoditas berorientasi ekspor. Dilansir dari Money, anggaran ini akan diberikan dalam bentuk hibah kepada daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan lahan perkebunan.
"Ada bantuan Bapak Presiden langsung nilainya untuk tanaman Itu gratis, hibah, totalnya Rp 9,95 triliun dalam bentuk tanaman Dengan olah pupuk organik diberikan secara gratis," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Beberapa komoditas utama yang menjadi fokus bantuan ini meliputi tebu, kelapa, mete, pala, kakao, dan kopi. Pemerintah menetapkan target penanaman pada lahan seluas 870.000 hektar yang direncanakan selesai dalam periode dua tahun ke depan.
"Kami target tahun 2026, 2027," ujar Amran.
Penyaluran bantuan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Amran menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah agar program ini dapat berjalan tepat sasaran dan tidak mengalami kendala teknis di lapangan.
"Karena kalau bupatinya tidak peduli, kasihan rakyatnya dan program bisa macet. Ya kembali lagi dananya. Nah ini kami tidak mau sehingga undang seluruh bupati tidak diwakili yang hadir sudah pasti dapat bantuan," tutur Amran.
Secara keseluruhan, pemerintah sedang mengintensifkan peremajaan tanaman strategis seperti lada, gambir, kakao, kelapa dalam, mete, dan tebu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa penyaluran dana triliunan rupiah tersebut akan dilakukan secara bertahap kepada para petani.
"Kita remajakan bibitnya yang sesuai, yang terstandar, cara pengelolaannya yang bener, maka produktivitasnya tinggi, petaninya tambah sejahtera," tutur Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Selain fokus pada sisi hulu, pemerintah merancang strategi hilirisasi dengan membangun pabrik pengolahan hasil kebun. Proyek investasi berskala besar ini akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan menggandeng sektor swasta.
"Leader-nya Danantara, melibatkan pihak swasta dan petani. Total investasi di hilirisasi ini Rp371 triliun," kata Sudaryono.
