Pemerintah Indonesia sedang melakukan finalisasi terhadap skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang melibatkan koordinasi dengan pihak China. Kepastian mengenai solusi pembayaran tersebut telah disiapkan dan saat ini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari kementerian terkait pada Kamis (23/4/2026).
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa proses penyempurnaan skema tersebut terus berjalan di tingkat kementerian teknis. Sebagaimana dilansir dari Money, keterlibatan pemerintah China menjadi poin penting dalam pembahasan restrukturisasi tersebut.
"Skemanya ini sedang di fine-tuning, ya. Tetapi nanti disampaikan langsung Pak Menko Infrastruktur," ujar Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia.
Rosan menambahkan bahwa pertemuan tingkat tinggi telah dilakukan untuk memastikan solusi yang diambil dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh tim teknis di lapangan.
"Waktu itu sudah meeting oleh Pak Menko Infrastruktur, Pak Menteri Keuangan, dan juga kami. Solusinya sudah ada dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China," kata Rosan Roeslani.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa secara administratif proses restrukturisasi tersebut sebenarnya telah selesai dilakukan. Penegasan ini disampaikan Purbaya untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor asing.
"Sudah kelar, tinggal diumumkan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menekankan pentingnya komunikasi yang intens dengan Menteri Keuangan China untuk menjaga kepercayaan jangka panjang antara kedua negara selaku mitra proyek.
"Sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan. Nanti setelah diumumkan Pak AHY," katanya.
Dalam tinjauannya terhadap proyek tersebut, Purbaya menyinggung masalah koordinasi pada tahap awal pembangunan yang sempat menyebabkan hambatan signifikan pada pembebasan lahan.
"Dua tahun, lahan yang dibebaskan baru empat kilometer. Waktu itu tidak jelas siapa yang menangani proyek. Kalau kami (pihak China) mengadu ke BUMN, dipindahkan ke Kementerian PU, lalu ke pihak lain," ujarnya.
Kondisi birokrasi yang tumpang tindih tersebut dinilai menjadi pemicu ketidakefektifan pelaksanaan proyek. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan pada proyek strategis masa depan dengan menetapkan penanggung jawab yang lebih jelas.
