Pemerintah didorong untuk menerapkan strategi bertahan guna mengamankan indikator dasar ekonomi nasional dari ancaman guncangan global dan arus modal keluar. Langkah penyelamatan ini dinilai lebih mendesak dibandingkan mengejar target ekspansi ekonomi pada periode April 2026.
Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menjelaskan bahwa fokus kebijakan saat ini perlu bergeser demi menjaga stabilitas. Dilansir dari Money, nilai tukar rupiah dilaporkan sempat menembus angka Rp 17.300 per dollar AS pada 23 April 2026.
"Ini bukan lagi soal mengejar ekspansi, tetapi penyelamatan. Fokusnya bagaimana indikator dasar ekonomi tidak jebol akibat guncangan global," ujar Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga.
Prioritas pemerintah kini disarankan tertuju pada ketahanan fiskal, pengendalian harga, serta jaminan pasokan pangan dan energi. Rahma menegaskan perlunya penyesuaian arah belanja negara, termasuk mengevaluasi efektivitas program-program populis yang sedang berjalan.
"Pos-pos anggaran seharusnya juga berlaku pada program-program populis Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) supaya efektif survival mode yang dilakukan ini," lanjut Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga.
Di tengah risiko kenaikan inflasi dan harga energi, penguatan subsidi serta bantuan sosial tetap dianggap krusial untuk melindungi daya beli masyarakat. Meskipun defisit APBN berpotensi melebar mendekati 3 persen dari produk domestik bruto, hal tersebut dinilai masih dalam batas wajar demi menjaga fondasi ekonomi.
"Intinya pemerintah sekarang harus bersiap menghadapi skenario terburuk agar fondasi ekonomi nasional tidak jebol," ujar Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga.
Kebutuhan intervensi pasar oleh Bank Indonesia juga dianggap mendesak untuk menjaga likuiditas valas bagi dunia usaha. Langkah ini diharapkan mampu mencegah gangguan pada impor bahan baku akibat tekanan nilai tukar yang terus berlanjut.
