Pemerintah Indonesia mempercepat implementasi program biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah taktis mengonversi penggunaan minyak sawit mentah (CPO) demi menekan tingginya angka impor BBM nasional yang masih menembus kisaran 1 juta barel per hari.
Kebutuhan energi domestik saat ini belum mampu dipenuhi oleh produksi minyak dalam negeri, seperti dilansir dari Money. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa konsumsi BBM harian Indonesia mencapai 1,6 juta barel, sedangkan realisasi lifting minyak nasional pada 2025 hanya berkisar di angka 600 ribu barel per hari.
ÔÇ£Ini artinya secara kalkulasi kita bisa menghitung kita membutuhkan impor 1 juta barrel per day,ÔÇØ kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara IPA Convex 2026 di ICE BSD, Rabu (20/5/2026).
Target produksi minyak dalam APBN 2026 sendiri ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari, namun angka realisasinya masih berada di bawah target. Situasi defisit tersebut mendorong pemerintah mengoptimalkan bahan bakar nabati untuk mengurangi ketergantungan impor secara bertahap setelah sebelumnya menerapkan kebijakan B40.
ÔÇ£Dari 1 juta barrel per day yang kita harus impor terkonversi atau tersubstitusi dengan kita memakai B40 dan sekarang kita akan dorong 1 Juli B50,ÔÇØ ujar Bahlil Lahadalia.
Pemanfaatan komoditas CPO melalui kebijakan baru ini diproyeksikan mampu menyubstitusi sekitar 200 ribu hingga 300 ribu barel BBM per hari. Dengan skema penyerapan tersebut, volume impor minyak mentah Indonesia dapat dipangkas menjadi sekitar 600 ribu hingga 700 ribu barel per hari, serta menghentikan impor solar tertentu kecuali varian berkualitas tinggi seperti C51.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap pasokan luar negeri masih membayangi sektor energi dan industri nasional lainnya, terutama untuk komoditas gas bumi cair. Pemerintah mencatat impor LPG Indonesia pada tahun ini menyentuh angka 8,6 juta metrik ton, ditambah defisit pasokan naphta sebesar 3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia di wilayah Cilegon.
ÔÇ£Nafta kita kekurangan. Kemarin kita bawa dari Amerika,ÔÇØ kata Bahlil Lahadalia.
Guna mengatasi kekurangan bahan baku industri jangka panjang, Kementerian ESDM tetap mendorong percepatan investasi serta kegiatan eksplorasi masif di sektor hulu migas. Pemerintah menetapkan target besar untuk mengerek tingkat lifting minyak nasional hingga menyentuh 900 ribu sampai 1 juta barel per hari pada periode tahun 2029-2030.
Langkah strategis pemenuhan target dilakukan dengan menginstruksikan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk segera mengeksekusi proyek migas yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (POD).
ÔÇ£Ada masalah apa tolong dikabari,ÔÇØ ujar Bahlil Lahadalia.
Sebagai bagian dari upaya mengejar target produksi tersebut, pemerintah juga membuka lelang bagi 118 blok migas baru untuk aktivitas eksplorasi. Sebanyak 20 blok migas dilaporkan telah selesai melalui tahapan proses, sementara sisa blok lainnya disiapkan bagi para investor global maupun domestik.
ÔÇ£Silakan yang melakukan joint study. Atau tidak ada juga yang mau lakukan, silakan. Ini saya buka secara umum. Siapa saja boleh,ÔÇØ kata Bahlil Lahadalia.
Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk mempermudah masuknya modal di sektor hulu migas dengan cara memangkas rantai birokrasi penanaman modal yang lambat. Pemerintah berupaya memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha mengingat besarnya risiko kapital dalam ekosistem bisnis ini.
ÔÇ£Investor ini pemain di K3S, di hulu migas ini risikonya besar. Jangan dipersulit. Dipermudah,ÔÇØ ujar Bahlil Lahadalia.
Sebagai bentuk kepastian hukum dan insentif bagi para pelaku usaha hulu migas, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan internasional. Kementerian ESDM memastikan tidak akan ada kebijakan pemotongan kuota ekspor gas bumi pada tahun 2026 bagi komoditas yang komitmen kontrak penjualan luar negerinya telah disepakati.
ÔÇ£Di 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakan ke luar negeri,ÔÇØ kata Bahlil Lahadalia.
