Dewan Ekonomi Nasional dan Kementerian Keuangan memastikan tidak ada rencana pengambilalihan maupun peleburan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah pembentukan BUMN Ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada Selasa (26/5/2026).
Kepastian tersebut merespons spekulasi mengenai perubahan tugas instansi pemeriksa ekspor dan impor tersebut, sebagaimana dilansir dari Suara. Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jodi Mahardi memberikan penjelasan resmi terkait komitmen modernisasi sistem pengawasan.
"Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)," kata Jodi Mahardi, Juru Bicara Ketua DEN.
Fokus pembaruan sistem saat ini hanya menyasar sektor Sumber Daya Alam demi meningkatkan presisi pencatatan serta melindungi penerimaan negara. Langkah konkret dilakukan lewat penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga yang mengintegrasikan data lintas instansi secara real-time.
"Dalam konteks ini, Bapak Luhut menekankan pentingnya penguatan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga) yang saat ini telah berjalan sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan integrasi tata kelola berbasis sistem," lanjut Jodi Mahardi, Juru Bicara Ketua DEN.
Integrasi teknologi tersebut diharapkan mampu mencegah kebocoran potensi pendapatan negara. Pemerintah mengarahkan modernisasi birokrasi ini melalui percepatan digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam memonitor tata niaga komoditas strategis.
"Ke depan, pendekatan seperti SIMBARA diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time," papar Jodi Mahardi, Juru Bicara Ketua DEN.
Penerapan kecerdasan buatan dirancang demi memperketat pengawasan silang instansi untuk mencapai efisiensi nasional. Jodi Mahardi menerangkan bahwa langkah ini murni bagian dari program pembaruan sistem kerja pemerintah.
"Inisiatif ini murni merupakan wujud modernisasi sistem kerja dan integrasi data tata niaga SDA. Bapak Luhut senantiasa menekankan bahwa birokrasi yang tangkas harus berani mengadopsi teknologi silang instansi demi efisiensi nasional," ucap Jodi Mahardi, Juru Bicara Ketua DEN.
Klarifikasi ini diterbitkan setelah adanya pernyataan dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan pada hari sebelumnya mengenai peluang efisiensi penggunaan personel melalui teknologi digital. Wacana pemanfaatan kecerdasan buatan tersebut sempat memicu diskusi publik mengenai masa depan instansi Bea Cukai.
"Ya kita lihat saja nanti Pak Sua (Suahasi Nazara, Wakil Menteri Keuangan) punya mainan. Kalau memang nanti enggak perlu ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau tugasnya dia Bea Cukai ada tapi semua AI," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN pada Senin (25/5/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung memberikan respons tegas terkait operasional harian instansi di bawah kementeriannya. Ia memastikan seluruh prosedur pemeriksaan dokumen dan fisik barang komoditas ekspor maupun impor tetap berjalan seperti biasa.
"Tetap seperti biasa, bedanya apa memang? Kan itu kan pelaporan segala macam ke sana nanti dia yang melakukan trading. Tapi kan ekspor impor yang periksa Bea Cukai kan masih," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Hingga saat ini, belum ada instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo ataupun Presiden Terpilih terkait pengurangan kewenangan instansi tersebut. Purbaya menegaskan fokus kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah penguatan kelembagaan.
"Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang. Jadi ada yang bilang seperti itu tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu, dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya. Justru dia billing kan kita perkuat Bea Cukai," timpal Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjalankan agenda perbaikan internal instansi sesuai arahan kepala negara. Pengawasan ketat terhadap kinerja struktural Bea Cukai akan terus dievaluasi demi meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
"Masih sama, tapi akan diperbaiki lagi seperti dalam pidato Bapak Presiden itu. Kalau enggak becus katanya kepalanya mesti dicopot kan itu," tegas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
