Pemerintah memastikan penerapan kebijakan Biodiesel 50 (B50) mulai 1 Juli 2026 tidak akan mengganggu ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, dilansir dari Money. Produksi minyak sawit nasional dinilai masih mencukupi kebutuhan energi, konsumsi domestik, hingga pasar ekspor.
Kenaikan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) membuat Indonesia masih memiliki ruang surplus meskipun sebagian pasokan dialokasikan untuk program biodiesel berbasis sawit. Saat ini produksi minyak sawit nasional berada di kisaran 46 juta ton per tahun dengan kebutuhan domestik sekitar 20 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan rincian data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengenai pertumbuhan volume ekspor nasional yang kini meningkat menjadi 32 juta ton seiring kenaikan produktivitas.
"Ini sekarang, tahu enggak produksi kita naik, ini data dari Gapki," ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Pemerintah memperkirakan implementasi kebijakan B50 tersebut membutuhkan tambahan sekitar 5 juta hingga 6 juta ton CPO. Meski demikian, kebutuhan minyak goreng dan konsumsi domestik lain dipastikan tetap aman.
"Dulu 46 juta ton, 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain, kemudian 26 juta ton ekspor. Sekarang naik jadi 32 juta ton. Kalau ini diambil 5 juta ton artinya masih ada surplus 1 juta untuk B50," kata Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Perhitungan pemerintah menunjukkan pasokan sawit nasional tetap surplus sehingga target transisi energi dapat berjalan tanpa mengorbankan ketahanan pangan masyarakat. Campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50 persen pada bahan bakar solar ini menjadi bagian strategi mendorong kemandirian energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan baru ini berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun serta menghemat subsidi energi.
"Ini mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah memproyeksikan penghematan dari pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan subsidi biodiesel ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi keuangan negara dalam jangka pendek.
"Dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp 48 triliun," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyebut implementasi B50 berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus solar pada 2026 setelah pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.
Di sisi lain, perbaikan sektor hulu industri sawit dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ketahanan energi ini. Produktivitas kebun sawit rakyat maupun perusahaan yang memasuki usia tua memerlukan program peremajaan demi memperkuat fondasi pasokan.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Zainal Arifin menyoroti luas kebun sawit rakyat yang mencapai 6,8 juta hektar, di mana sekitar 4,8 juta hektar di antaranya membutuhkan program peremajaan sawit rakyat (PSR).
"Tanpa peremajaan, mustahil B50 memiliki fondasi pasokan yang kuat," ujar Zainal Arifin, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam).
Kepastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan percepatan legalitas lahan menjadi faktor penting agar investasi sektor sawit tetap berjalan beriringan dengan stabilitas industri serta kebutuhan pangan domestik.
