Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan rencana konsolidasi fiskal yang agresif dengan memangkas anggaran nasional sekitar Rp 130 triliun atau setara 8,4 miliar dolar AS. Kebijakan penghematan besar-besaran ini diambil sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi global.
Dilansir dari Investortrust, langkah ini menandai pergeseran tajam menuju kebijakan pengetatan anggaran untuk melindungi APBN dari gejolak pasar energi dunia. Pemerintah berupaya menunjukkan disiplin fiskal kepada pasar internasional di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah dan ancaman harga minyak yang menembus 100 dolar AS per barel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan konfirmasi bahwa negara menargetkan prioritas ulang belanja kementerian antara Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun. Pemangkasan akan difokuskan pada pos-pos non-prioritas seperti perjalanan dinas dan pertemuan seremonial.
Biaya perjalanan dinas direncanakan akan dipangkas hingga 50 persen, sementara kunjungan kerja ke luar negeri akan dikurangi drastis sebesar 70 persen. Dengan memangkas pengeluaran birokrasi, pemerintah berharap dapat melindungi proyek strategis nasional dari lonjakan tagihan subsidi energi.
Kebijakan Bekerja dari Rumah bagi ASN
Mulai 1 April 2026, aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk bekerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diklaim Airlangga mampu menghemat kompensasi bahan bakar hingga Rp 6,2 triliun atau 400 juta dolar AS bagi kas negara.
"Ini adalah transformasi fundamental tata kelola kita menuju model berbasis digital," ujar Airlangga Hartarto dalam sebuah pengarahan virtual pada Selasa, 31 Maret 2026.
Dampak publik dari kebijakan ini diprediksi lebih luas, dengan perkiraan penghematan belanja bahan bakar pribadi masyarakat mencapai Rp 59 triliun akibat berkurangnya mobilitas. Meskipun demikian, layanan esensial seperti kesehatan, keamanan, dan industri strategis tetap beroperasi penuh di lokasi kantor.
Refokus Program Makan Bergizi Gratis
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tidak luput dari proses optimasi anggaran. Pemerintah mengumumkan penghematan sebesar Rp 20 triliun atau 1,3 miliar dolar AS melalui strategi penyaluran yang lebih tertarget.
Alih-alih diluncurkan secara universal, program ini akan difokuskan pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah dengan angka stunting yang tinggi. Langkah ini diambil guna memastikan efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan untuk kelompok paling rentan.
"Kami memfokuskan kembali sumber daya kami untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak langsung dan produktif bagi mereka yang paling rentan," kata Airlangga Hartarto.
Mandat Penghematan untuk Pemerintah Daerah
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga telah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk segera menekan biaya operasional listrik, air, dan bahan bakar. Gubernur, bupati, hingga wali kota diminta melakukan perubahan pola kerja di tingkat kabupaten dan kota.
"Harus ada perubahan mendasar dalam pola kerja di tingkat kabupaten dan kota," tutur Tito Karnavian pada Selasa malam.
Tito memperingatkan bahwa setiap dana yang berhasil dihemat di tingkat lokal tidak boleh didiamkan, melainkan harus dialokasikan kembali untuk peningkatan layanan publik. Selain itu, para pemimpin daerah diinstruksikan untuk memperluas zona dan durasi kawasan bebas kendaraan bermotor atau Car-Free Day sebagai bagian dari pergeseran kebijakan hijau.
Rezim penghematan baru ini akan dievaluasi secara ketat setiap dua bulan sekali. Pemerintah daerah diwajibkan melaporkan kemajuan mereka pada tanggal dua setiap bulannya, dengan gubernur bertindak sebagai pengawas utama pelaksanaan instruksi tersebut.
