Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan negosiasi intensif untuk membebaskan dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang tertahan di kawasan Teluk Arab pada Rabu (22/4/2026). Kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro hingga kini belum mendapatkan izin melintas di Selat Hormuz akibat dinamika keamanan dan blokade di jalur pelayaran strategis tersebut.
Diplomasi terus dijalankan melalui perwakilan diplomatik di Teheran guna mencari solusi atas hambatan operasional ini, sebagaimana dilansir dari Money. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa kerumitan situasi internal di Iran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan.
"Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Hambatan komunikasi antara otoritas pusat dan pelaksana di lapangan di Iran turut memperlambat proses perizinan bagi kapal Indonesia. Selain itu, munculnya perkembangan baru terkait blokade jalur pelayaran menambah lapisan kompleksitas dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.
"Permasalahnya jadi semakin kompleks dengan situasi internal di Iran sendiri, karena kadang-kadang apa yang menjadi kebijakan dari atas tidak serta merta bisa diimplementasi di lapangan. Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz," ujar Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Upaya diplomasi juga menyasar pembahasan mendalam mengenai aturan teknis pelayaran yang diberlakukan di wilayah tersebut. Pemerintah berupaya memastikan bahwa syarat-syarat yang diminta oleh otoritas setempat dapat dipenuhi tanpa merugikan kepentingan nasional.
"Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan," tutur Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Persoalan lain yang mengemuka dalam forum internasional adalah wacana pengenaan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Indonesia bersama sejumlah negara lain secara tegas menolak usulan pungutan tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional.
"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," jelas Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Meskipun dua kapal tersebut mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah, pemerintah menekankan bahwa kondisi ketahanan energi nasional tetap terkendali. Sugiono meminta agar permasalahan ini dilihat secara proporsional dibandingkan dengan total kebutuhan energi Indonesia secara keseluruhan.
"Kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran. Jangan nanti kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan," ujar Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pasokan energi dari berbagai sumber guna menghindari ketergantungan pada satu jalur distribusi. Keterlambatan dua kapal tanker ini diklaim tidak akan mengganggu stabilitas stok bahan bakar di dalam negeri.
"Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional," imbuh Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan konfirmasi bahwa posisi stok energi saat ini berada pada level aman. Pemerintah juga terus memperluas kerja sama dengan negara pemasok alternatif di luar kawasan Timur Tengah.
"Yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini, satu, posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Diversifikasi sumber pasokan menjadi strategi utama Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian politik di Selat Hormuz. Jalur alternatif distribusi telah dipetakan untuk memastikan minyak mentah tetap sampai ke kilang-kilang nasional tanpa hambatan berarti.
"Suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz," imbuh Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Rusia dan Amerika Serikat menjadi dua negara yang dijajaki sebagai mitra strategis dalam pengadaan bahan bakar. Pertamina telah memulai pembicaraan untuk mengamankan suplai energi dari luar wilayah konflik guna memperkuat ketahanan nasional.
"Negara-negara lain yang dituju tentu saja kemarin Rusia, dan saya kira juga merupakan satu alternatif yang strategis ya," tutur Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Pembahasan mengenai pemenuhan suplai energi dari Amerika Serikat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi gangguan di jalur pelayaran global. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi domestik dari dampak fluktuasi distribusi energi global.
"Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan, saya ikuti, dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini," tambah Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Di sisi lain, manajemen Pertamina International Shipping memastikan bahwa pemantauan terhadap kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dilakukan setiap saat. Keselamatan awak kapal dan muatan menjadi prioritas utama sebelum diputuskan untuk melanjutkan perjalanan menembus Selat Hormuz.
"Dua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz," ujar Vega Pita, Pelaksana tugas Corporate Secretary PIS.
Koordinasi lintas sektor antara PIS, kementerian terkait, dan otoritas pelayaran internasional terus ditingkatkan. Perusahaan juga menyiapkan rencana pelayaran alternatif yang aman guna mengantisipasi segala kemungkinan risiko keamanan di wilayah perairan tersebut.
"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan otoritas berwenang, sambil tetap menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman," kata Vega Pita, Pelaksana tugas Corporate Secretary PIS.
