Pemerintah Mulai Mandatori B50 pada Juli 2026

Pemerintah Indonesia menjadwalkan implementasi mandatori program B50 pada 1 Juli 2026 dengan mencampurkan 50 persen bahan bakar nabati ke dalam solar. Kebijakan ini diluncurkan di tengah tantangan stagnasi produksi minyak sawit mentah atau CPO nasional yang masih tertahan di level 50 juta ton per tahun.

Dilansir dari Suara, stagnasi produktivitas tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pasokan untuk kebutuhan pangan dan industri. Data menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin menyempit antara volume produksi dan lonjakan konsumsi CPO untuk sektor energi dalam lima tahun terakhir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa fluktuasi produksi dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 belum menunjukkan lompatan yang signifikan. Meskipun terdapat kenaikan pada 2025 mencapai 56,5 juta ton, angka tersebut dinilai belum cukup aman tanpa adanya langkah strategis tambahan.

"Kita bersyukur di tahun 2024 ke 2025 ini produksi kita naik. Mungkin jadi pertanyaan, katanya produksi stagnan, ya memang stagnan di 50 jutaan. Tetapi kenaikan itu akibat dari perusahaan-perusahaan yang melakukan replanting sudah mulai menghasilkan," ujar Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI.

Peningkatan konsumsi biodiesel tercatat melonjak dari 7,3 juta ton pada 2021 menjadi 12,7 juta ton pada 2025. Tren kenaikan ini terus berlanjut pada awal 2026 dengan angka serapan mencapai 2,2 juta ton hanya dalam periode dua bulan pertama.

"Artinya sebenarnya dengan 60 juta ton CPO itu sangat aman untuk B50," tegas Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI.

Guna mencapai target produksi 60 juta ton, percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai sebagai prasyarat utama yang tidak bisa ditunda oleh pemerintah. Upaya ini bertujuan untuk mendongkrak produktivitas lahan petani kelapa sawit yang selama ini masih rendah.

"Peremajaan sawit itu sangat penting, tidak bisa ditawar. Peningkatan produktivitas harus dilakukan," pungkas Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI.