Pemerintah resmi meluncurkan Program Vokasi Nasional pada kuartal dua 2026 dengan alokasi anggaran mencapai Rp2,12 triliun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk meningkatkan keterampilan industri masyarakat.
Seperti dikutip dari Suara, proyeksi kepesertaan dari program ini ditargetkan mampu menjaring total 270 ribu orang. Skema besaran sasaran tersebut mencakup 220 ribu alumni SMK serta 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan mengenai rincian sasaran serta besaran anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam program berskala nasional tersebut.
"Program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengutarakan bahwa integrasi kurikulum pelatihan telah disesuaikan agar sejalan dengan kebutuhan nyata dunia industri. Implementasi pembelajaran dilaksanakan secara tersebar pada berbagai balai latihan kerja di seluruh wilayah Indonesia.
ÔÇ£Program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD,ÔÇØ kata Yassierli saat meninjau pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jumat (19/4/2026).
Khusus di wilayah BBPVP Bandung, pelaksanaan gelombang pertama program ini diikuti oleh 512 peserta. Jenis kompetensi yang diajarkan meliputi pengoperasian forklift, barista, pembuatan roti dan kue, hingga desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD).
Metode pembelajaran juga menggunakan sistem project-based learning yang diterapkan langsung pada program pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas. Pihak balai telah mengoptimalkan seluruh fasilitas penunjang serta instruktur bersertifikasi.
Selama masa pendidikan, para peserta berhak mendapatkan fasilitas gratis berupa konsumsi harian, dana transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga sertifikat kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan target yang lebih luas untuk sepanjang Tahun Anggaran 2026 melalui pendanaan APBN yang diprioritaskan bagi lulusan pendidikan menengah atas tanpa dipungut biaya.
ÔÇ£Harapannya, peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap berkontribusi di dunia industri,ÔÇØ ujarnya.
