Pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi bersama puluhan investor asal China di Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Langkah ini diambil guna mengatasi berbagai kendala operasional sekaligus memastikan keberlangsungan penanam modal asing di dalam negeri.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani. Agenda ini menjadi wadah untuk mendengarkan langsung hambatan yang dihadapi pelaku usaha dari Negeri Tirai Bambu, seperti dikutip dari Suara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa koordinasi ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi para investor. Pihaknya menyatakan komitmen penuh untuk merumuskan solusi atas persoalan di lapangan.
"Kami menangkap masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan yang disampaikan, dan kami sudah mendengarkan. Jika bisa dipecahkan, ya kami pecahkan," ujar Purbaya usai rapat.
Purbaya menambahkan bahwa poin-poin pembahasan tersebut merujuk pada aspirasi yang sebelumnya dikirimkan oleh Kamar Dagang (Kadin) China melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika investasi di Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut krusial untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan asing. Di sisi lain, langkah ini juga penting demi mengamankan pendapatan bagi negara.
"Kami mengundang investor China yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka. Kami ingin perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan," jelas Bahlil.
Bahlil menegaskan agenda ini bukan bentuk respons khusus terhadap surat protes dari Kadin China kepada Presiden. Menurutnya, pertemuan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin yang kerap ia lakukan sejak menjabat sebagai Menteri Investasi.
Kepastian Akses Bahan Baku Hilirisasi
Dalam forum tersebut, para investor menekankan pentingnya jaminan ketersediaan bahan baku nikel dan bauksit. Pasokan yang stabil dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program hilirisasi industri.
"Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku, bauksit, kemudian nikel. Dan saya katakan semuanya oke. Karena itu industri hilirisasi, bagaimana mungkin kita membentuk Satgas Hilirisasi baru tanpa memastikan bahan baku bagi industri tersebut?" tambah Bahlil.
Sebelumnya, Kadin China di Indonesia telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai enam poin keluhan iklim investasi. Pelaku usaha menyoroti regulasi baru yang dinilai memberatkan, seperti aturan royalti hasil tambang, kuota produksi nikel, serta pencabutan insentif kendaraan listrik.
Selain regulasi, surat tersebut juga menyampaikan kekhawatiran terkait penegakan hukum yang semakin ketat, hingga dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum di lapangan. Pihak Kadin China mengklaim operasional mereka selama ini telah berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
