Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat perbaikan iklim usaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 dalam sebuah seminar internasional di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Langkah strategis ini menempatkan sektor swasta sebagai motor penggerak utama di tengah dominasi aktivitas dunia usaha yang mencapai 90 persen dari total ekonomi nasional.
Dilansir dari Investor Daily, dominasi tersebut kontras dengan kontribusi belanja pemerintah yang tercatat hanya menyumbang sekitar 10 persen. Purbaya menegaskan bahwa tanpa keterlibatan aktif dari para investor dan pelaku usaha, target ambisius tersebut mustahil bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
"Jadi tanpa partisipasi signifikan dari sektor swasta, hampir mustahil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, sementara kita mengetahui bahwa target kita adalah 8% pada tahun 2029," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah berfokus pada penguatan kepastian hukum dan konsistensi regulasi ketenagakerjaan demi meningkatkan kepercayaan pasar. Purbaya menilai mekanisme yang praktis menjadi instrumen penting agar para penanam modal merasa aman dalam menjalankan operasional bisnis mereka di Indonesia.
"Kendati demikian, upaya menghadirkan iklim usaha harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dalam menjalankan bisnis dan berinvestasi di Indonesia," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Keppres Nomor 4 Tahun 2026 mengenai Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah. Satgas ini bertugas menangani hambatan investasi melalui proses debottlenecking serta memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal.
Hingga saat ini, lembaga tersebut telah mengidentifikasi 142 pengaduan dari dunia usaha, di mana 83 kasus sudah dibahas dan 45 kasus lainnya dinyatakan selesai. Purbaya menjelaskan bahwa pola komunikasi dua arah menjadi keunggulan utama dalam penyelesaian kendala di lapangan.
"Saya mendengarkan langsung dari sektor swasta mengenai masalah yang mereka hadapi, lalu kami menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya, kami juga akan memperbaiki regulasinya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut memberikan pandangan terkait peran vital satgas tersebut. Ia menyatakan bahwa fungsi utama tim ini adalah mengelola hambatan secara real-time dan memberikan jalur komunikasi langsung bagi para investor.
"Tujuannya jelas sistem debottlenecking yang efektif mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan potensi pasar, tetapi juga kemampuan eksekusi yang nyata," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga menambahkan bahwa sinergi antarlembaga sangat krusial di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Hal ini bertujuan agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik melalui konsistensi kebijakan di lapangan.
"Ini merupakan momen yang sangat penting di tengah ketidakpastian global, dan Indonesia telah muncul sebagai titik terang pertumbuhan. Namun, hal ini hanya dapat terwujud apabila kita bergerak cepat, bertindak dengan persatuan, dan memastikan pelaksanaan yang konsisten," terang Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
