Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana produksi bahan bakar bensin yang memanfaatkan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Langkah strategis tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mengantisipasi ancaman krisis energi global akibat konflik yang terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah, dilansir dari Money.
Rencana pengolahan komoditas kelapa sawit menjadi bahan bakar itu dipaparkan saat kepala negara menyampaikan pidato resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Agenda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 yang membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
"Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Sektor energi nasional menghadapi tekanan setelah lonjakan harga minyak dunia dipicu oleh serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran sejak 28 Februari lalu. Selain menguji coba pembuatan bensin dari CPO, pemerintah turut mempercepat hilirisasi biosolar dari minyak sawit mentah serta merencanakan pembuatan solar dengan bahan baku gas dan batu bara.
"Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung," ujar Prabowo.
Diversifikasi energi bersih juga menyasar sektor kelistrikan melalui target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan. Pada sektor hilir, optimalisasi dilakukan dengan mendorong masyarakat bermigrasi dari sepeda motor berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik demi penghematan anggaran negara.
"Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga," tutur Prabowo.
Upaya menekan impor energi sebelumnya telah dirancang melalui target implementasi pencampuran etanol 20 persen pada bensin atau E20 yang diproyeksikan berjalan pada 2028. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa target itu ditetapkan berkaca pada keberhasilan program mandatori biodiesel dengan komposisi 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar (B40).
"Kalau kita mandatori 20 persen (etanol), berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter (KL)," ungkap Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).
