Pemerintah Intervensi Pasar Sekunder Guna Stabilkan Harga SBN

Pemerintah Intervensi Pasar Sekunder Guna Stabilkan Harga SBN
Foto: Ilustrasi Pemerintah Intervensi Pasar Sekunder Guna Stabilkan Harga SBN.

Aliran dana masuk dari investor asing mulai kembali mencatat tren positif di pasar Surat Berharga Negara setelah pemerintah mengambil langkah intervensi langsung di pasar sekunder pada Selasa (19/5/2026), dilansir dari Nasional.

Kebijakan stabilisasi tersebut diterapkan demi menenangkan pasar obligasi domestik yang sempat tertekan. Pemulihan kepercayaan investor terjadi di tengah volatilitas global serta tekanan terhadap mata uang rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa aksi masuknya modal asing ini dipicu oleh keyakinan para pelaku pasar terhadap stabilitas harga instrumen yang dijaga pemerintah.

"Hari ini asing masuk Rp 500 miliar di pasar sekunder, dan Rp 1,68 triliun di pasar primer. Karena mereka tahu harganya akan stabil," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).

Langkah intervensi sengaja diambil untuk meredam kenaikan yield SBN yang berpotensi memicu keluarnya modal. Pemerintah berupaya menjaga harga aset tetap kompetitif bagi investor luar negeri.

"Kita masuk untuk menstabilkan harga, sehingga asing juga masuk," katanya.

Pembelian SBN dilakukan secara bertahap sejak pekan lalu, dengan volume yang terus meningkat dari Rp 100 miliar pada hari pertama menjadi Rp 830 miliar, hingga menyentuh Rp 1,29 triliun pada perdagangan Selasa (19/5/2026).

"Kalau ada yang jual, kita beli. Ada yang jual, kita beli. Segampang itu sebetulnya," ujarnya.

Intervensi tersebut menurunkan yield SBN tenor 10 tahun sebesar 4 basis poin dan tenor 5 tahun sebesar 10 poin. Purbaya menegaskan pergerakan ini merupakan bukti keberhasilan pemulihan pasar keuangan.

"Ini bukan anomali. Ini keberhasilan pemerintah mengembalikan kepercayaan ke bond market kita," kata Purbaya.

Stabilitas pasar obligasi dinilai krusial karena lonjakan yield dapat menyebabkan kerugian modal bagi investor asing. Hal tersebut berisiko memperparah pelarian modal luar negeri dan menekan nilai tukar.

"Kalau yield naik, harga bond turun. Investor asing mengalami capital loss, bukan capital gain. Itu yang memicu kelemahan nilai tukar," katanya.

Pemerintah mencatat akumulasi arus modal keluar dari pasar obligasi sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai sekitar Rp 21 triliun, angka yang dinilai masih berada dalam batas kendali pertahanan pemerintah.

"Kalau cuma Rp 21 triliun gampang jaganya, saya punya uang cukup," ujarnya.

Melalui operasi pasar, pemerintah berupaya memulihkan minat investasi asing dengan menawarkan peluang keuntungan ganda melalui potensi kenaikan harga obligasi dan penguatan nilai tukar rupiah.

"Kalau mereka cerdas, mereka akan masuk sekarang. Dia bisa dapat capital gain, lalu kalau rupiah menguat, dapat tambahan untung dari apresiasi nilai tukar. Untungnya double-double," kata Purbaya.

Mekanisme pembelian aset ini dikategorikan sebagai bagian dari manajemen kas atau operasi tresuri jangka pendek. Pemerintah dapat melepas kembali obligasi tersebut ke pasar apabila situasi sudah dinilai kondusif.

"In a way buyback, tapi bukan buyback untuk hold terus-terusan. Kita buyback untuk mengembalikan stabilitas pasar bond," ujarnya.

Pemerintah membantah kabar mengenai pengaktifan skema dana stabilisasi obligasi khusus yang melibatkan Himbara atau lembaga sovereign wealth fund karena seluruh dana intervensi saat ini murni menggunakan kas internal.

"Kita belum sampai situ. Kita baru cash management saja untuk memastikan harga bond stabil," katanya.

Kapasitas likuiditas negara untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dipastikan masih sangat mencukupi, salah satunya ditopang oleh ketersediaan Saldo Anggaran Lebih yang bernilai ratusan triliun rupiah.

"SAL kita Rp 430 triliun, jadi napas saya panjang," ujarnya.

Meskipun demikian, kebijakan intervensi obligasi ini tidak ditargetkan untuk menyasar angka spesifik pada nilai tukar rupiah, mengingat wewenang stabilitas kurs sepenuhnya berada di bawah kendali Bank Indonesia.

"Enggak ada target nilai tukar. Itu urusan bank sentral. Yang jelas kita membantu supaya ada ruang bernapas sedikit untuk rupiahnya," katanya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dinamika pasar keuangan terkini dan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia demi mengawal stabilitas perekonomian domestik.

"Kita akan lihat terus keadaan pasar seperti apa dan keadaan rupiah seperti apa," tandasnya.

Artikel terkait

Rekomendasi