Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa lagi menjadi penggerak tunggal pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam acara simposium PT SMI di Jakarta pada Rabu (22/4/2026) guna mendorong keterlibatan sektor swasta.
Ketergantungan pada kas negara dinilai terbatas karena porsi belanja pemerintah dalam struktur perekonomian relatif kecil. Berdasarkan data yang dilansir dari Kompas, pemerintah kini mulai mengubah orientasi pembangunan agar lebih kolaboratif demi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih masif.
ÔÇ£Pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Belanja pemerintah hanya sekitar 10 persen dari PDB, sisanya private sector,ÔÇØ kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Upaya sinkronisasi pembangunan dilakukan melalui pembiayaan campuran atau blended finance serta skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Melalui langkah ini, instrumen negara diposisikan sebagai pendorong awal bagi masuknya modal dari pihak luar.
ÔÇ£Karena itu kita dorong blended finance atau public private partnership. APBN menjadi katalis, bukan pemain utama,ÔÇØ ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu memicu efek pengganda atau crowding in dalam proyek-proyek strategis. Fokus utamanya adalah memaksimalkan setiap rupiah dari anggaran negara untuk menarik nilai investasi yang jauh lebih besar dari para pelaku usaha.
ÔÇ£Kalau satu rupiah APBN bisa menarik tiga sampai empat rupiah swasta, itu strategi pembangunan yang kita kejar,ÔÇØ ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Kendati demikian, efektivitas skema ini sangat ditentukan oleh kematangan persiapan proyek dan teknis pelaksanaan di lapangan. Koordinasi antarlembaga dan pemantauan secara langsung menjadi syarat mutlak agar kebijakan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
ÔÇ£Banyak kebijakan bagus, tapi delivery-nya lemah. Proyek harus siap, koordinasi pusat dan daerah harus sinkron, dan monitoring real-time harus berjalan,ÔÇØ ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
