Pemerintah Indonesia mendirikan badan usaha milik negara baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai jalur tunggal pengiriman produk sumber daya alam strategis ke luar negeri, Kamis (21/5/2026).
Pendirian badan usaha tersebut ditujukan untuk mengelola ekspor komoditas utama seperti batu bara hingga kelapa sawit secara terpusat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Langkah ini diambil guna memperkuat pengawasan tata kelola ekspor komoditas nasional sekaligus mengantisipasi potensi hilangnya penerimaan negara akibat kesalahan pelaporan nilai barang ekspor.
Kebijakan tersebut memicu perhatian dari para pelaku industri pertambangan yang mencemaskan kelangsungan kontrak penjualan jangka panjang yang telah ditandatangani sebelumnya.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani memaparkan bahwa pihaknya tetap menghormati komitmen bisnis terdahulu namun peninjauan ulang harga komoditas akan tetap dilakukan.
"Kita akan menghormati semua kontrak yang ada. Tapi yang kita lihat, biarpun mereka kontrak jangka panjang, penentuan price atau harganya itu tidak ditentukan pada saat awal kontrak dibuat," ujar Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara.
Penyesuaian nilai transaksi dipandang perlu oleh manajemen demi memastikan harga jual komoditas Indonesia tidak berada di bawah standar internasional.
"Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, kalau kita lihat kontraknya di bawah indeks pasar dunia yang berlaku sekarang, tentu kita akan melakukan review terhadap itu," terang Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara.
Selain itu, evaluasi menyeluruh atas kontrak berjalan juga difungsikan sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah praktik manipulasi nilai faktur komoditas.
"Kita akan menghormati the sanctity of the contract. Tapi kalau kita lihat ada indikasi penjualan under invoicing, tentunya kita akan melakukan evaluasi terhadap kontrak itu," tegas Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara.
Asosiasi pertambangan memberikan tanggapan resmi mengenai perlunya stabilitas regulasi agar iklim investasi dan kepatuhan pasar global tetap terjaga dengan baik.
"IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun dalam implementasinya, perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan," ujar Sari Esayanti, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association.
