Pemerintah Indonesia melalui Danantara secara resmi telah melakukan akuisisi sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol) untuk mengintervensi kebijakan sektor transportasi online. Langkah ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026).
Pengumuman tersebut disampaikan saat Dasco menerima perwakilan massa buruh yang melaksanakan aksi May Day di depan kompleks parlemen. Kepemilikan saham oleh negara ini bertujuan untuk menata ulang regulasi yang selama ini dikeluhkan oleh para mitra pengemudi.
"Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sebagaimana dilansir dari Nasional.
Intervensi pemerintah sebagai pemegang saham diproyeksikan bakal mempermudah penyesuaian aturan di sektor transportasi berbasis aplikasi tersebut. Dasco menekankan bahwa besaran potongan komisi yang diambil aplikator menjadi prioritas utama dalam perubahan kebijakan ini.
"Karena ini menyangkut sistem dan lain-lain, sehingga kebijakan itu akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti," kata Dasco saat menjelaskan bahwa perubahan sistem tidak dapat dilakukan secara mendadak.
Pemerintah berencana melakukan penurunan biaya layanan yang dibebankan kepada pengemudi. Berdasarkan rencana tersebut, persentase potongan yang diambil oleh pihak aplikator akan dipangkas menjadi angka tunggal di bawah sepuluh persen.
"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco merinci rencana penyesuaian tarif tersebut.
Selain masalah komisi, pemerintah tengah melakukan pengkajian mendalam mengenai kepastian hukum bagi para pengemudi ojol. Fokus utama kajian tersebut adalah menentukan kedudukan hukum pengemudi di mata undang-undang ketenagakerjaan.
"Pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan," kata Dasco mengenai status hubungan kerja pengemudi.
Pemerintah memastikan proses perumusan kebijakan baru ini akan tetap bersifat partisipatif. Dasco menegaskan bahwa perwakilan dari berbagai organisasi pengemudi ojek online akan dilibatkan dalam diskusi mendatang.
"Nanti itu juga tetap organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," pungkas Dasco.
