Pemerintah melalui badan Danantara resmi mengambil bagian saham di perusahaan aplikator ojek online (ojol) guna menekan biaya potongan dari semula 20 persen menjadi 8 persen. Kebijakan strategis ini diumumkan di Kompleks Parlemen pada Jumat, 1 Mei 2026, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan jutaan pengemudi.
Langkah kepemilikan saham tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengintervensi struktur pendapatan industri transportasi daring di Indonesia. Berdasarkan laporan Market, intervensi ini bertujuan memastikan pembagian hasil yang lebih adil bagi para mitra pengemudi di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi para pengemudi melalui regulasi baru yang telah ditandatangani. Kebijakan ini juga mencakup penyediaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh tenaga kerja di sektor tersebut.
"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia," tegas Prabowo di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).
Kepala Negara menjelaskan bahwa skema pembagian pendapatan harus mengalami pergeseran signifikan demi menjaga daya beli pengemudi. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online menjadi payung hukum utama dalam pelaksanaan aturan ini.
"Kita juga mengatur dan telah menekan Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi," ungkap Prabowo.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan teknis mengenai masuknya Danantara ke dalam struktur perusahaan aplikator. Dalam audiensi bersama kelompok buruh, ia mengonfirmasi bahwa akuisisi saham telah dilakukan oleh pemerintah.
"Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator [ojol] dan mengambil bagian saham," katanya.
Dasco merinci bahwa prioritas utama dari langkah korporasi negara ini adalah pemangkasan biaya yang selama ini dibebankan kepada para pengemudi. Penurunan tarif potongan diharapkan dapat langsung berdampak pada penghasilan bersih harian mereka.
"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.
Terkait aspirasi para pengemudi yang menginginkan kepastian status hukum, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi yang tersedia. Analisis mendalam diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan ekosistem ojol.
"Nah, tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan," jelasnya.
Analisis pasar menilai langkah pemerintah melalui Danantara ini merupakan hal yang wajar mengingat besarnya dampak sosial dan politik dari komunitas pengemudi ojol. Harry Su, Managing Director Head of Equity Capital Market Samuel Sekuritas Indonesia, mengamati potensi mobilisasi yang dimiliki kelompok tersebut.
ÔÇ£Ini bukan langkah yang mengejutkan dari Danantara. Pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia dianggap sebagai kekuatan yang signifikan dan telah dimanfaatkan, baik secara sukarela maupun tidak, sebagai kendaraan politik,ÔÇØ ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Data menunjukkan terdapat sekitar 4 juta pengemudi ojol di seluruh Indonesia yang memiliki pengaruh kuat terhadap opini publik. Kelompok ini dianggap mampu merespons kebijakan pemerintah secara kolektif dengan sangat cepat.
