ITDP Dorong Opsi Pembayaran Tunai di Transportasi Umum Tetap Tersedia

ITDP Dorong Opsi Pembayaran Tunai di Transportasi Umum Tetap Tersedia
Foto: Ilustrasi ITDP Dorong Opsi Pembayaran Tunai di Transportasi Umum Tetap Tersedia.

Integrasi sistem pembayaran digital pada transportasi umum di Indonesia perlu tetap mempertahankan opsi tunai guna melindungi akses mobilitas masyarakat dari kelompok rentan. Hal ini ditegaskan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada Senin (11/5/2026) seiring masifnya adopsi transaksi nontunai.

Transformasi teknologi melalui penyediaan layanan berbasis data dinilai memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan transportasi. Meski demikian, transisi menuju ekosistem digital sepenuhnya dianggap belum bisa mencakup seluruh lapisan penumpang secara merata, sebagaimana dilansir dari Otomotif.

"Namun opsi pembayaran tunai masih dibutuhkan untuk mengakomodasi kelompok rentan yang cenderung memiliki pengetahuan digital yang minim," kata Gonggomtua Sitanggang, Southeast Asia Director ITDP.

Gonggom memberikan perhatian khusus mengenai inklusivitas dalam perkembangan teknologi transportasi saat ini. Ia mempertanyakan dampak sosial dari pergeseran metode pembayaran yang terjadi di lapangan.

"Namun opsi pembayaran tunai masih dibutuhkan untuk mengakomodasi kelompok rentan yang cenderung memiliki pengetahuan digital yang minim," kata Gonggomtua Sitanggang, Southeast Asia Director ITDP.

Penegasan mengenai pentingnya metode pembayaran konvensional ini merujuk pada model yang diterapkan di kota-kota besar dunia seperti London dan Taipei. Langkah ini berfungsi sebagai jembatan bagi warga dengan pemahaman digital rendah sebelum sepenuhnya beralih ke sistem elektronik.

Saat ini, fragmentasi sistem pembayaran masih ditemukan pada berbagai moda di Jakarta. Angkot tetap mengandalkan uang tunai, sementara Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL sudah mewajibkan kartu elektronik atau metode digital lainnya.

Ketidaksiapan integrasi juga terlihat pada penggunaan kartu perjalanan tunggal yang hanya diterima oleh MRT, LRT Jakarta, dan KRL, tetapi ditolak oleh layanan Transjakarta. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi akses masyarakat terhadap transportasi publik tertentu.

"Harapannya, dalam beberapa waktu ke depan pengembangan pembayaran yang lebih komprehensif meliputi pembayaran satu pintu dengan satu kartu, penggunaan kartu debit dan kredit serta pembayaran via NFC, ditambah dengan pembayaran tunai akan membantu masyarakat dari berbagai lapisan untuk lebih mudah mengakses transportasi publik," kata Gonggom.

Artikel terkait

Rekomendasi