Ribuan warga di Jalur Gaza terhalang untuk menunaikan ibadah haji selama tiga tahun berturut-turut akibat pembatasan ketat yang diberlakukan oleh militer Israel. Blokade dan situasi konflik yang terus berkecamuk memutus akses masyarakat setempat menuju tanah suci.
Dilansir dari Detikcom, sebanyak 2.402 jemaah yang telah terdaftar resmi pada tahun ini masih tertahan dan tidak dapat bertolak ke Arab Saudi. Di sisi lain, tercatat ada 71 orang di antaranya yang meninggal dunia dalam masa penantian tersebut.
Krisis kemanusiaan dan penutupan jalur perbatasan menjadi faktor utama yang menggagalkan keberangkatan para calon jemaah. Berdasarkan laporan Anadolu, seorang warga Gaza bernama Suad Hajjaj menceritakan bahwa impian dan persiapan matang yang ia lakukan selama bertahun-tahun lenyap seketika.
Sebelum konflik memanas, Suad Hajjaj telah mendaftarkan diri bersama suami, saudara laki-laki, beserta iparnya. Namun, situasi berubah drastis karena sang suami kini telah gugur, saudara lak-lakinya dinyatakan hilang, dan kediaman mereka hancur total.
Suad Hajjaj sekarang terpaksa mengungsi di Stadion Yarmouk yang berada di sebelah timur Gaza. Seluruh uang tabungan yang dikumpulkan keluarga tersebut untuk ongkos berhaji ikut tertimbun di bawah puing-puing bangunan rumah mereka.
Direktur Jenderal Haji dan Umrah di Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza, Rami Abu Staitah, menjelaskan bahwa Palestina sebenarnya memperoleh kuota haji sebesar 6.600 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Dari jumlah total tersebut, wilayah Jalur Gaza mendapatkan jatah sebesar 38 persen.
Secara terpisah, Direktur Hubungan Masyarakat Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza, Amir Abu Al Amrain, memaparkan akumulasi jemaah yang gagal berangkat dari wilayahnya kini sudah melampaui angka 10.000 orang.
"Jumlah warga Palestina yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji selama tiga tahun terakhir melebihi 10.000 orang, sementara kuota tahunan untuk Jalur Gaza sekitar 2.508 jamaah," ujarnya.
Amir Abu Al Amrain menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan hak asasi manusia serta hak keagamaan yang sangat mendasar bagi setiap muslim. Banyak warga Gaza yang telah merampungkan seluruh prosedur administrasi dan melunasi biaya sejak bertahun-tahun lalu, tetapi tetap tidak bisa pergi.
Oleh karena itu, pihak otoritas keagamaan meminta intervensi langsung dari komunitas internasional, Arab Saudi, dan Mesir. Langkah cepat sangat dibutuhkan untuk membuka akses penyeberangan demi kepentingan kemanusiaan serta pemenuhan hak ibadah.
Pada periode sebelum perang, alur perjalanan jemaah haji asal Gaza dimulai dengan melintasi Pintu Perbatasan Rafah menuju Mesir. Setelah tiba di Kairo, rombongan jemaah kemudian melanjutkan penerbangan langsung menuju Arab Saudi.
Mekanisme perjalanan tersebut memerlukan koordinasi intensif antara otoritas keagamaan Palestina dengan pejabat di Mesir dan Arab Saudi. Jalur ini menjadi satu-satunya akses keluar yang diandalkan oleh masyarakat Gaza.
Kondisi berubah total sejak Mei 2024 setelah militer Israel menduduki dan menutup sepihak gerbang perbatasan Rafah di sisi Palestina. Tindakan ini memutus akses logistik serta mobilitas sipil dari Gaza menuju dunia luar.
Walaupun pintu perbatasan sempat dibuka kembali dalam beberapa momentum, aksesnya sangat dibatasi dan diprioritaskan hanya untuk evakuasi medis darurat. Perjalanan sipil biasa, termasuk untuk keperluan ibadah, tetap tidak diizinkan.
Rami Abu Staitah menambahkan bahwa koordinasi dengan berbagai aktor lokal maupun internasional terus diupayakan guna memfasilitasi keberangkatan jemaah. Segenap upaya tersebut hingga kini masih membentur dinding tebal akibat ketatnya blokade di perbatasan.
