Pemerintah Indonesia mempercepat realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan target dimulainya pembangunan infrastruktur dalam tujuh minggu ke depan. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap kondisi darurat sampah yang kini melanda berbagai wilayah di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya percepatan proyek waste to energy ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Zulhas saat meninjau situasi di Jakarta Pusat pada Selasa, 21 April 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
"Karena kita ini sudah masuk kategori darurat sampah. Apa buktinya? Ya, sudah menggunung. Kemarin ada bencana itu di Bantar Gebang," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Pemerintah berencana menyelesaikan proyek ini secara bertahap pada 32 aglomerasi guna menuntaskan sebagian besar persoalan sampah nasional. Program ini diharapkan menjadi solusi permanen atas penumpukan limbah di berbagai daerah.
"Tidak lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan cepat agar ini semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ini semua selesai sampai totalnya 32 aglomerasi itu selesai semua, baru kita menyelesaikan 24-25% (masalah sampah)," sambung Zulkifli Hasan.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP). Kerja sama ini melibatkan lima wilayah yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.
"Pak gubernur boleh saja berimprovisasi, cari mitra segala macam, tapi jangan melambat. Karena ini perintah Bapak (Prabowo) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga, ya terpaksa kita ambil lagi," ujar Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan 12 proyek PSEL tambahan yang akan segera memasuki tahap penandatanganan kerja sama dalam waktu dekat. Fokus utama tetap pada kecepatan eksekusi di lapangan tanpa menunda jadwal yang telah ditetapkan.
"Kemudian setelah ini ada 12 lagi. Tidak lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan cepat agar ini semua bisa berjalan dengan baik," tegas Zulkifli Hasan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa implementasi proyek ini dilakukan secara bergelombang berdasarkan kesiapan teknis masing-masing daerah. Lima daerah yang menandatangani kerja sama hari ini merupakan gelombang pertama dari rangkaian proyek tersebut.
"Ini bertahap. Ini gelombang pertama lima daerah, tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Denpasar," ucap Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Bima menekankan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor penentu dimulainya konstruksi fisik. Investor diwajibkan untuk segera melakukan aksi nyata setelah perjanjian ditandatangani.
"Jadi harus mulai proses pembangunannya. Ini kan lahannya sudah siap, setelah itu mulai. Jadi investornya harus siap, kalau tidak akan diambil alih," kata Bima Arya Sugiarto.
Hingga saat ini, proses pembebasan lahan masih menjadi hambatan utama bagi sejumlah pemerintah daerah lainnya untuk bergabung dalam gelombang awal. Fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah ini secara keseluruhan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.
"Sejauh ini yang bermasalah itu lahannya. Makanya yang belum itu gelombang berikutnya. Tidak semua pemda punya lahan, ada yang harus melalui proses pembebasan," ujar Bima Arya Sugiarto.
