Pemerintah Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di enam wilayah aglomerasi melalui penandatanganan kerja sama di Jakarta Pusat pada Senin (11/5/2026). Proyek strategis ini bertujuan mengatasi kondisi darurat limbah di berbagai daerah.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, kerja sama ini melibatkan pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Wilayah yang menjadi fokus pembangunan meliputi Lampung Raya, Serang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, dan Bogor Raya 2.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa prioritas utama diberikan kepada lokasi yang memiliki penumpukan sampah kritis. Hal ini dilakukan guna mencegah dampak lingkungan yang lebih luas di kawasan padat penduduk.
"Yang kita bahas hari ini itu yang kategori darurat, yang open dumping, yang sudah numpuk-numpuk, sudah dikategorikan darurat," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Program ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya lima wilayah lain seperti Kota Bekasi, Bogor, dan Bali telah menjalin kesepakatan serupa. Langkah percepatan ini didorong langsung oleh instruksi kepala negara untuk memperkuat status Indonesia sebagai negara maju melalui manajemen limbah yang modern.
"Dalam rangka mempercepat perintah Bapak Presiden, beliau mengatakan tidak mungkin kita akan jadi negara yang maju kalau sampah saja kita tidak bisa selesaikan," ucap Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Target besar telah ditetapkan dengan rencana penyelesaian 25 unit pembangkit listrik tenaga sampah yang tersebar di 62 kabupaten dan kota. Pemerintah membagi jadwal pengerjaan menjadi dua fase utama untuk memastikan fasilitas tersebut mulai beroperasi tepat waktu.
"Dalam 3 tahun ke depan, harus kita selesaikan 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten kota, yang darurat yang (jumlah sampah tertampung) di atas 1.000 ton (per hari)," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Proses administrasi ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan, sementara pembangunan fisik akan memakan waktu selama dua tahun. Estimasi operasional menyeluruh dijadwalkan tercapai pada kuartal kedua tahun 2028.
"Kita akan selesaikan prosesnya 6 bulan administrasi, pembangunan 2 tahun. Sehingga 2027 separuh selesai, 2028 bulan Mei InsyaAllah semuanya selesai," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Dari sisi pendanaan, proyek ambisius ini memerlukan investasi besar untuk mencakup seluruh lokasi pembangunan. Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan nilai investasi yang dibutuhkan mencapai angka triliunan rupiah untuk masing-masing titik.
"Jadi total itu kan total proyek itu US$ 5 miliar untuk semuanya, per proyek itu kurang lebih US$ 150 juta atau hampir Rp 2,7 triliun ya," kata Pandu Sjahrir, CIO BPI Danantara.
Pemerintah menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk meringankan beban anggaran negara. Investor dan kontraktor eksternal akan terlibat dalam penyediaan teknologi terbaik untuk mengolah limbah menjadi energi secara efisien.
"Kan ada kontraktor juga, ada investor lain yang masuk. Jadi mereka kan, kita memilih sesuai dengan teknologi yang terbaik. Jadi kita akan buka yang tahap kedua, kita akan buka sebentar lagi, itu ya kita akan mencari partner-partner yang terbaik. Sudah hampir 100 lebih kok yang mendaftar," jelas Pandu Sjahrir, CIO BPI Danantara.
