Sektor industri pulp dan kertas nasional kini mulai menyasar potensi baru dari perdagangan karbon kehutanan global seiring adanya transformasi arah kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Pemanfaatan nilai ekonomi hutan saat ini tidak lagi bertumpu pada kayu semata, melainkan mencakup keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat.
Langkah strategis tersebut diperkuat oleh penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon serta implementasi multi usaha kehutanan. Dilansir dari Money, regulasi tersebut dinilai memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi para pelaku usaha di sektor ini.
Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Suhendra Wiriadinata, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menetapkan kerangka hukum yang lebih terukur tersebut pada Rabu (13/5/2026).
"Industri pulp dan kertas Indonesia menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi dan kerangka tata kelola yang lebih jelas bagi pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan," ujar Suhendra, Ketua APKI.
Ia menjelaskan bahwa meskipun karbon menjadi nilai tambah baru, hal itu tidak akan menggeser peran utama industri sebagai produsen bahan berbasis serat terbarukan. Sektor ini tetap berkomitmen pada efisiensi energi dan penggunaan energi ramah lingkungan.
"Produk pulp dan kertas berbasis serat terbarukan merupakan bagian penting dari solusi iklim karena dapat menggantikan material berbasis fosil, mendukung pengurangan emisi, serta menjawab kebutuhan pasar global terhadap produk yang lebih ramah lingkungan," kata Suhendra, Ketua APKI.
Investasi pada restorasi gambut dan rehabilitasi hutan juga dipandang sebagai potensi besar untuk menarik modal global. Namun, Suhendra menekankan bahwa kredibilitas proyek dan transparansi pengukuran tetap menjadi syarat mutlak bagi penerimaan pasar internasional.
"APKI bersama seluruh anggota berkomitmen mendukung pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional, memberikan manfaat lingkungan yang nyata, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial," ujarnya Suhendra, Ketua APKI.
Peluang Indonesia menjadi pemain dominan di pasar karbon dunia disebut sangat terbuka lebar. Sinergi antar-sektor dan kebijakan yang mendukung menjadi faktor kunci untuk mencapai posisi tersebut.
"Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon berbasis kehutanan di tingkat global," lanjut Suhendra, Ketua APKI.
Sebagai bentuk penguatan posisi di pasar internasional, industri terkait juga menghadiri Business Forum on Carbon Market di New York, Amerika Serikat, pada Senin (11/5/2026). Forum ini menjadi wadah pertemuan antara investor global dan pemerintah untuk membahas pembiayaan berbasis alam.
Keterlibatan dalam forum internasional tersebut menjadi penegasan atas komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Target FOLU Net Sink 2030 menjadi fokus utama dalam penguatan sektor kehutanan nasional di mata dunia.
