Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mengungkapkan bahwa pelemahan kurs rupiah pada Rabu (20/5) sangat memberatkan industri kecil dan menengah tekstil dan produk tekstil (IKM TPT) akibat ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Nilai tukar mata uang Amerika Serikat yang tercatat mencapai Rp17.743 per dolar AS langsung memukul biaya produksi sektor hulu hingga hilir karena memicu lonjakan harga bahan baku di berbagai sentra konveksi.
"Rupiah yang menembus Rp17.000/US$ bukan sekadar angka di layar Bloomberg. Di sentra konveksi Bandung, Solo, dan Tegal, itu berarti harga benang naik 15-20%, pesanan sepi, dan pekerja terancam dirumahkan," ungkap Nandi Herdiaman, Ketua Umum IPKB.
Kondisi ini diperparah oleh situasi pasar domestik yang saat ini sedang dibanjiri oleh produk-produk murah ilegal dari luar negeri melalui platform perdagangan elektronik.
"Kalau dibiarkan, yang terjadi bukan hanya harga baju naik, tapi pabrik kecil tutup dan PHK massal," katanya.
IPKB mengapresiasi langkah pemerintah bersama Bank Indonesia yang telah mengupayakan intervensi pasar serta penurunan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Subsidi dan insentif untuk pabrik benang/kain lokal harus dipercepat," tuturnya.
Nandi Herdiaman menambahkan perlunya fasilitasi ekspor bagi IKM melalui kemudahan akses program ekspor, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ekspor, serta pendampingan sertifikasi.
"Rupiah lemah adalah momentum, bukan hanya ancaman," ujar Nandi.
Asosiasi juga mendorong pemerintah melonggarkan PPN impor bahan baku yang belum memiliki substitusi lokal, meringankan tarif listrik industri, dan memperketat pengawasan e-commerce dari praktik mislabeling serta under-invoicing.
"Tanpa pasar domestik yang sehat, IKM tidak punya ruang untuk tumbuh meskipun kurs mendukung," papar Nandi.
Terakhir, ia mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi kebijakan dari para pejabat publik agar tidak menimbulkan sentimen negatif yang dapat memengaruhi pergerakan pasar.
"Pesan yang konsisten dan berbasis data bikin pelaku usaha lebih tenang," katanya.
Pihak asosiasi menyatakan bahwa pelaku usaha kecil pada dasarnya hanya membutuhkan kepastian hukum, pelindungan pasar yang adil, serta ruang untuk beradaptasi di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
"IKM konveksi tidak minta disubsidi terus. Mereka minta kepastian, perlindungan pasar yang adil, dan ruang bernapas agar bisa beradaptasi. Kalau pemerintah hadir di titik ini, IKM bisa jadi penahan badai: menyerap tenaga kerja, menjaga daya beli, dan menaikkan devisa lewat ekspor," pungkasnya.
