Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (6/5/2026) untuk mengisi kekosongan jabatan pasca pencopotan pejabat lama. Langkah ini diambil setelah ditemukan ketidakakuratan data restitusi pajak yang melibatkan pejabat tinggi di kementerian tersebut.
Keputusan pengisian posisi ini merupakan tindak lanjut langsung dari evaluasi internal. Dilansir dari Money, pelantikan akan dilaksanakan secara segera guna memastikan operasional instansi tetap berjalan stabil setelah adanya perombakan struktur akibat masalah integritas data.
"Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya," ujar Purbaya, Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Meskipun jadwal pelantikan telah ditetapkan, rincian identitas sosok yang akan mengisi jabatan tersebut masih dirahasiakan. Purbaya belum memberikan informasi mendetail mengenai nama-nama pejabat baru maupun spesifikasi posisi yang akan mereka tempati di Kemenkeu.
Penataan personil ini berawal dari investigasi terhadap sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dari lima pejabat tinggi yang diperiksa, dua orang di antaranya dinyatakan memiliki peran paling signifikan sehingga harus dibebastugaskan dari jabatannya.
"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi melakukan restitusi. Hari ini dua akan saya copot," kata Purbaya, Menteri Keuangan kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta pada Senin (4/5/2026).
Proses pembersihan internal ini berjalan beriringan dengan audit menyeluruh yang dilakukan oleh pihak eksternal. Menteri Keuangan telah menyerahkan data restitusi periode 2016-2025 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diaudit secara total.
Fokus utama dari tindakan tegas ini bukan sekadar pada nominal uang yang dikelola, melainkan pada kejujuran pelaporan kepada otoritas tertinggi. Purbaya menekankan pentingnya akurasi informasi agar kebijakan yang diambil tidak merugikan keuangan negara, terutama pada sektor industri tertentu.
"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
