Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, memberikan catatan kritis terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di sekolah. Andreas mengingatkan agar penetapan mata pelajaran bahasa asing di lembaga pendidikan tidak dilakukan secara terburu-buru.
Menurutnya, struktur mata pelajaran di sekolah saat ini sudah memiliki aturan baku di dalam kurikulum nasional. Meski Bahasa Prancis merupakan bahasa pergaulan internasional, penentuannya sebagai materi wajib tetap harus mempertimbangkan skala prioritas.
Pertimbangan Kurikulum dan Skala Prioritas
Andreas menegaskan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia telah menetapkan jenis bahasa yang dianggap paling krusial untuk dipelajari siswa. Hal ini disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis partai di Jakarta pada Sabtu (30/5).
Mantan anggota Komisi Pendidikan DPR ini juga berharap instruksi pendidikan tidak muncul hanya karena adanya pertemuan diplomatik antarnegara. Ia menyarankan agar kebijakan kurikulum tetap konsisten dan tidak mudah berubah mengikuti dinamika kunjungan kenegaraan.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian Andreas Hugo Pareira antara lain:
- Fokus utama pendidikan bahasa saat ini adalah memperkuat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- Bahasa Prancis sebaiknya diposisikan sebagai mata pelajaran pilihan, bukan kewajiban nasional.
- Sekolah yang memiliki sumber daya pengajar memadai dapat menawarkan bahasa asing lainnya sebagai nilai tambah.
- Setiap jenjang sekolah memerlukan kajian mendalam sebelum menerapkan kurikulum bahasa baru secara massal.
Andreas menilai bahwa tawaran kerja sama pendidikan tersebut merupakan bagian dari bahasa diplomatik yang santun. Namun, pelaksanaannya di lapangan harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap sekolah.
Instruksi Presiden Prabowo di Paris
Wacana ini bermula saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Prancis dan bertemu dengan para pemimpin di Istana Elysee. Prabowo menyatakan keinginan kuat untuk memperluas kerja sama bilateral di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis tengah berada pada fase yang sangat positif. Oleh karena itu, ia melihat pentingnya penguasaan Bahasa Prancis bagi generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan.
Berikut adalah ringkasan konteks rencana penerapan bahasa asing tersebut:
| Aspek Kebijakan | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi Pernyataan | Istana Elysee, Paris, Prancis |
| Target Sasaran | Seluruh tingkatan sekolah di Indonesia |
| Tujuan Utama | Penguatan kerja sama sains, teknologi, dan pendidikan |
| Status Saat Ini | Instruksi presiden berdasarkan kebutuhan masa depan |
Tabel di atas merangkum latar belakang munculnya instruksi terkait kewajiban mempelajari Bahasa Prancis di sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempererat hubungan diplomatik serta membuka peluang bagi siswa Indonesia di kancah internasional.
Meski demikian, Andreas Hugo Pareira kembali mengingatkan bahwa selain Bahasa Prancis, ada opsi bahasa asing lain yang juga relevan. Bahasa Mandarin dan Bahasa Jepang merupakan contoh bahasa pilihan yang sudah diterapkan di beberapa sekolah sebagai kurikulum tambahan.
Ia menutup pendapatnya dengan menekankan bahwa penguatan Bahasa Indonesia tetap menjadi pondasi utama dalam pembinaan pendidikan karakter bangsa. Integrasi bahasa asing harus dilakukan secara bijak tanpa mengesampingkan identitas nasional di ruang kelas.
