PBB telah sekali lagi menyoroti kekerasan seksual di area konflik dengan menempatkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual terkait perang, Jumat (29/5). Langkah ini merupakan bagian dari laporan tahunan PBB tentang kekerasan seksual dalam konflik bersenjata yang dirilis baru-baru ini.
Dalam laporan tersebut, PBB mencatat adanya peningkatan kasus pemerkosaan, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual yang dialami warga sipil, utamanya perempuan dan anak-anak di berbagai zona perang. Situasi ini mendorong Kementerian Luar Negeri Israel untuk memutus semua hubungan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres.
Laporan tahunan Guterres untuk Dewan Keamanan PBB menyoroti lebih lanjut tentang kekerasan seksual terkait konflik. Tahun lalu, ia memperingatkan Israel dan Rusia bahwa mereka bisa dimasukkan ke daftar pihak yang diduga bertanggung jawab atas pola pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Tahun ini, laporan tersebut menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Israel dan Rusia.
Hamas, musuh bebuyutan Israel, sebelumnya telah masuk dalam daftar ini. Serangan mereka pada 7 Oktober 2023 di bagian selatan Israel memicu perang di Gaza. Dalam keterangannya, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyatakan bahwa menyamakan Israel dengan kelompok militan tersebut adalah keputusan politik yang mengabaikan fakta dan kenyataan.
Meski demikian, misi Rusia di PBB belum memberikan tanggapan atas laporan ini. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz juga mengungkapkan dalam unggahannya bahwa tidak masuk akal bagi PBB untuk menyamakan Israel, yang merupakan negara demokrasi dengan penegakan hukum yang kuat, dengan organisasi teroris seperti Hamas.
Dampak dari dimasukkannya ke dalam daftar hitam tidak berarti langsung menghadapi sanksi, tetapi dapat membahayakan reputasi negara-negara yang terlibat. Negara-negara yang secara berulang masuk daftar ini dilarang mengikuti operasi penjaga perdamaian PBB.
Danon mengatakan bahwa Israel telah merinci setiap tuduhan dan telah mengundang perwakilan PBB untuk mengunjungi guna memeriksa situasi tersebut, tetapi pihak PBB tidak memenuhi undangan tersebut. Kendati demikian, menurut Kementerian Luar Negeri Israel, mereka akan menunggu pengangkatan Sekretaris Jenderal PBB yang baru sebelum memulihkan hubungan.
Pramila Patten, yang bertanggung jawab atas laporan ini, menyatakan bahwa undangan dari Israel memang ada, namun terdapat ketidaksepahaman tentang ruang lingkup kunjungan serta isu akses dan kerja sama. Akibat perang di Gaza, kunjungan tersebut harus ditangguhkan.
Di sisi lain, kasus kekerasan seksual terkait konflik yang diverifikasi PBB meningkat lebih dari 100% pada 2025 dibandingkan 2024, menurut Pramila Patten. Hukuman seksual terhadap tahanan, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk ancaman pemerkosaan, pemaksaan telanjang, dan tindakan lain yang merendahkan, menjadi sorotan dalam laporan ini.
Laporan menyebutkan juga bahwa misi pemantauan hak asasi manusia PBB di Ukraina mengkonfirmasi 310 kasus kekerasan seksual terkait konflik dilakukan oleh pasukan Rusia, yang berdampak pada laki-laki dewasa, perempuan, dan anak perempuan.
