Sejumlah partai politik di Indonesia mulai menyusun strategi dan menetapkan target kepemimpinan nasional untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 sejak Jumat, 10 April 2026. Langkah prematur ini diambil guna memperkuat posisi tawar kader internal di tengah persaingan politik yang kian kompetitif.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mengusung Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden atau wakil presiden pada 2029. Sebagaimana dilansir dari Nasional, target tersebut menjadi fokus utama partai dalam memperbesar skala organisasi ke depan.
"Kita sebagai partai bukan hanya sekadar akan bertahan, tetapi ke depan juga bisa akan terus lebih besar, termasuk menjadikan Gus Muhaimin sebagai presiden atau wakil presiden 2029 yang akan datang," ujar Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Umum PKB.
Untuk mendukung ambisi tersebut, Hanif menegaskan pentingnya optimalisasi proses kaderisasi di seluruh tingkatan. Menurutnya, kader PKB harus memiliki kompetensi unggul dan keberpihakan jelas kepada masyarakat untuk memenangkan pertarungan kepemimpinan di masa depan.
Langkah serupa diambil Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan dukungan internal kepada Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk maju sebagai calon wakil presiden. Zulhas diproyeksikan untuk mendampingi petahana Presiden Prabowo Subianto pada periode mendatang.
Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyebutkan bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden memberikan peluang lebih besar bagi kader partai. Meski dukungan untuk Prabowo sudah final, PAN tetap mencermati dinamika politik sebelum menetapkan keputusan resmi.
Berbeda dengan PKB dan PAN, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memilih fokus pada penguatan struktur organisasi terbawah. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, melaporkan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan telah mencapai 74 persen atau sebanyak 5.372 unit.
PSI menargetkan pembentukan 84.014 unit Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) di tingkat desa selesai pada akhir tahun ini. Kaesang menekankan pentingnya kesiapan struktur tersebut sebelum menghadapi verifikasi partai pada tahun 2027 sebagai syarat mengikuti Pemilu 2029.
Manuver partai-partai ini menuai tanggapan beragam dari pengamat politik. Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai langkah tersebut secara etika terlalu dini bagi partai yang tergabung dalam pemerintahan petahana.
Sebaliknya, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menganggap strategi ini rasional dalam politik modern. Sosialisasi yang dimulai sejak dini memberikan waktu lebih panjang bagi kandidat untuk membangun popularitas dan elektabilitas tanpa terbentur regulasi kampanye yang ketat.
