Parlemen Ukraina secara resmi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 12360 yang direncanakan untuk mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor e-commerce.
Kebijakan ini sedianya menyasar paket kiriman luar negeri dengan nilai di bawah EUR150 atau setara dengan Rp2,99 juta yang selama ini masih bebas pajak.
Keputusan penolakan ini diambil setelah draf aturan tersebut gagal mendapatkan dukungan suara yang memadai dalam rapat di tingkat komisi parlemen.
Kondisi ini menyebabkan proses pembahasan regulasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan prosedur legislasi yang berlaku di negara tersebut.
Kegagalan Kesepakatan dengan IMF
Penolakan ini menjadi sorotan tajam karena pengenaan PPN atas barang e-commerce murah merupakan bagian dari komitmen Ukraina kepada International Monetary Fund (IMF).
Pemerintah Ukraina sebelumnya telah berjanji kepada lembaga donor internasional tersebut untuk melakukan reformasi pada sistem perpajakan nasional guna meningkatkan pendapatan negara.
Anggota Parlemen Ukraina, Yaroslav Zheleznyak, memberikan konfirmasi bahwa RUU tersebut gagal melaju ke tahap pembahasan kedua karena minimnya dukungan.
Menurutnya, pemerintah kini berada dalam posisi harus menyusun dan mengajukan draf regulasi baru jika ingin tetap melanjutkan rencana pemungutan pajak tersebut.
Berdasarkan data pemungutan suara, tercatat hanya ada 127 anggota parlemen yang memberikan dukungan terhadap rencana pengenaan PPN atas paket impor murah ini.
Angka dukungan tersebut masih sangat jauh dari syarat ambang batas minimal yang ditetapkan, yakni sebanyak 226 suara untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat dua.
Upaya Melindungi Pelaku Usaha Domestik
Awalnya, pemerintah Ukraina merancang kebijakan pajak ini sebagai instrumen perlindungan bagi para pelaku usaha di dalam negeri dari serbuan produk asing.
Selain itu, pengenaan PPN dianggap perlu untuk menutup celah penyalahgunaan pengiriman barang, seperti praktik pemecahan paket agar nilainya tetap berada di bawah batas pajak.
Pemerintah juga memandang kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam memberantas peredaran barang di pasar gelap yang merugikan stabilitas ekonomi nasional.
Kementerian Keuangan Ukraina sebelumnya memproyeksikan bahwa aturan ini direncanakan mulai berlaku secara efektif paling cepat pada tanggal 1 Januari 2027 mendatang.
Potensi kerugian negara akibat ketiadaan pajak pada sektor e-commerce lintas batas ini mencakup beberapa poin krusial sebagai berikut:
- Estimasi kehilangan pendapatan negara mencapai UAH27 miliar atau sekitar Rp10,85 triliun per tahun jika PPN tidak segera diterapkan.
- Besarnya volume pengiriman barang dari platform raksasa asal China seperti Temu, AliExpress, dan Cainiao yang mendominasi pasar.
- Potensi ketimpangan harga antara barang lokal dengan produk impor murah yang masuk tanpa beban pajak tambahan.
- Risiko meluasnya praktik pemisahan transaksi (splitting) oleh pembeli demi menghindari batas nilai pabean yang berlaku saat ini.
Besarnya nilai kehilangan potensi pajak ini didasarkan pada data perdagangan digital yang terus meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Ukraina.
Dominasi Platform E-Commerce China
Sepanjang tahun 2025, Ukraina mencatat setidaknya ada 55,7 juta paket kiriman yang masuk melalui platform e-commerce China seperti Temu dan AliExpress.
Volume pengiriman dari negeri tirai bambu tersebut mendominasi pasar dengan porsi mencapai 74% dari total keseluruhan barang impor e-commerce yang masuk ke negara itu.
Berikut adalah rincian data distribusi pengiriman barang impor e-commerce ke Ukraina berdasarkan asal pengiriman dan platformnya:
| Asal Pengiriman / Perusahaan | Jumlah Paket (Juta) | Persentase Pangsa Pasar |
|---|---|---|
| China (Temu, AliExpress, Cainiao) | 55,7 Juta | 74% |
| Polandia (Answear, LPP, Modivo, MakeUp) | 10,8 Juta | 20% |
| Lain-lain | 4,3 Juta | 6% |
Tabel di atas menunjukkan betapa besarnya ketergantungan pasar Ukraina terhadap platform luar negeri, terutama dari sektor barang ritel bernilai rendah.
Selain dari China, perusahaan-perusahaan retail asal Polandia seperti Answear, LPP, Modivo, dan MakeUp juga memiliki peran signifikan dengan mengirimkan 10,8 juta paket.
Kontribusi pengiriman dari negara tetangga tersebut mencakup sekitar 20% dari total volume barang e-commerce yang melintasi perbatasan Ukraina setiap tahunnya.
Gagalnya RUU ini membuat tantangan pemerintah Ukraina dalam memenuhi target fiskal dan menyeimbangkan kompetisi pasar domestik menjadi semakin berat.
Diskusi mengenai reformasi pajak ini diperkirakan akan terus berlanjut di tengah tekanan kebutuhan pendanaan negara dan tuntutan dari pihak IMF.
