Pemerintah menetapkan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp1.370,3 triliun dengan alokasi khusus bagi Program Prioritas Nasional (PKPN) mencapai Rp625,28 triliun pada Kamis (7/5/2026). Besaran anggaran PKPN tersebut mencakup 45,7 persen dari total pagu belanja guna memperkuat kemandirian bangsa.
Data yang dilansir dari Ekonomi menunjukkan bahwa total pagu indikatif ini lebih rendah dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang tercatat sebesar Rp1.510,5 triliun. Namun, porsi anggaran yang dialokasikan khusus untuk PKPN justru mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp530,12 triliun.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, menjelaskan pergeseran fokus anggaran ini dalam rapat koordinasi pusat. Putut menekankan bahwa meskipun secara total angka pagu menurun, keberpihakan terhadap program strategis tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
ÔÇ£Meskipun ini lebih kecil, namun ini sudah mencakup PKPN sebesar Rp625 triliun,ÔÇØ kata Putut, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas.
Penjelasan mengenai fokus anggaran tersebut disampaikan dalam sesi panel diskusi Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Jakarta. Putut menguraikan bahwa alokasi tahun 2027 diarahkan untuk belanja operasional, kewajiban, kontrak tahun jamak (MYC), hingga skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pemerintah menyusun 60 program PKPN dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang terbagi ke dalam delapan klaster strategis. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
Beberapa klaster utama mencakup kedaulatan pangan dengan sembilan program, termasuk pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan 4.582 kapal ikan modern. Selain itu, klaster pendidikan mencakup 13 program yang menyasar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah serta pembangunan 514 Sekolah Rakyat.
Klaster lain yang menjadi perhatian adalah energi dengan 16 program, hilirisasi industri, serta pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana. Untuk klaster ekonomi kerakyatan, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
