Nilai outstanding buy now pay later (BNPL) atau paylater hingga Februari 2026 menembus angka Rp 56,3 triliun. Angka ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 86,7% (yoy), seperti dikutip dari Investortrust.
Analisis dari PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) menunjukkan bahwa lonjakan pembiayaan ini melampaui pertumbuhan kredit konsumtif konvensional nasional. Porsi pembiayaan tersebut mengalir melalui sejumlah lembaga jasa keuangan (LJK).
Rinciannya meliputi pinjaman daring sebesar Rp 16,9 triliun, bank digital sebesar Rp 16,2 triliun, bank umum sebanyak Rp 18,9 triliun, serta perusahaan multifinance senilai Rp 13,6 triliun. Layanan ini diakses oleh 87,6 juta akun aktif dengan total 26,2 juta debitur.
Lonjakan jumlah pengguna ini memicu perhatian mengenai kondisi finansial masyarakat. Hal tersebut berkaitan erat dengan kapasitas belanja rill publik saat ini.
"Debiturnya juga naiknya gila. Saya agak khawatir, kalau tiba-tiba mereka naik, bisa ada korelasi kemampuan dan purchasing power kita menurun. Apalagi kalau bisa dibuka datanya barang apa yang dibeli. Kalau mereka beli barang staple dengan utang, berarti kondisinya sudah tidak baik," ujar Direktur Utama Pefindo Biro Kredit, Tan Glant Saputrahadi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (28/4/2026).
Sebagai perbandingan, pertumbuhan total outstanding kredit nasional per Februari 2026 hanya berada di angka 9,6% (yoy). Nilai total kredit nasional tersebut tercatat sebesar Rp 9.938,2 triliun.
Kondisi penurunan kapasitas belanja ini juga diperkuat oleh indikator ekonomi lainnya. Fenomena pergeseran kelas sosial menjadi salah satu tanda yang terlihat jelas di lapangan.
Direktur Pefindo Biro Kredit Wahyu Trenggono turut memperkuat teori pelemahan daya beli tersebut. Menurut dia, banyak elemen yang sudah cukup membuktikan bahwa daya beli masyarakat Indonesia benar-benar menurun.
Penurunan kelas menengah dan maraknya tren menggunakan dana tabungan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi indikator utama. Hal ini memicu dugaan adanya peralihan instrumen pembiayaan untuk kebutuhan mendasar.
"Apakah kemudian mereka beralih paylater? Apakah itu menjadi andalan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka? Terus terang dugaan itu ada, cuma kami tidak punya cukup visibilitas data untuk kita mengkonfirmasi hal tersebut," kata Wahyu.
Sejumlah lembaga keuangan skala besar tidak membuka data transaksi pengguna secara rinci kepada publik. Kebijakan ini diterapkan karena data tersebut merupakan bagian dari privasi yang dilindungi undang-undang.
"Tetapi kenyataannya, misal melihat di platform-platform itu, yang namanya beras kemudian hal-hal staple, itu cepat habis. Itu adalah kenyataan," ujar Wahyu.
Meski memicu kekhawatiran terkait daya beli, instrumen finansial ini tetap memiliki sisi fungsional bagi masyarakat. Layanan pembiayaan cepat ini dapat berperan sebagai instrumen mitigasi keuangan darurat.
"Untuk kesejahteraan, itu sebagai defense. Kalau suku bunganya disesuaikan, itu bisa jadi bagus karena menjadi pertolongan pertama. Kasarnya begitu," kata Glant.
