Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat keterlibatan perempuan dalam sektor pembangunan. Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan literasi keuangan serta program inovasi desa yang disinergikan dengan agenda strategis daerah.
Dikutip dari Investortrust, komitmen tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan Lomba Inovasi Desa di tingkat Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Agenda ini sekaligus bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kartini.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengungkapkan bahwa kompetisi tersebut berfokus pada tiga kategori utama. Kategori tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi dan literasi keuangan, intervensi stunting, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
"Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi dan literasi keuangan sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi daerah. Dalam kegiatan ini kami juga melibatkan enam UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) lokal di Rembang," ujarnya, dalam acara Peringatan Hari Kartini 2026, Senin (20/4/2026).
Guna memperluas jangkauan edukasi, OJK mengerahkan armada SiMolek atau Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan ke tengah masyarakat.
"Mobil SiMolek ini sebetulnya lebih untuk literasi dan edukasi keuangan. Nanti ada materi edukasi yang bisa didengarkan juga di sana mungkin bisa sekalian ngecek SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang berguna untuk mengecek posisi sekarang ini dari sisi kredit asesmen kita," katanya.
Sophia Wattimena menambahkan, SLIK memegang peran krusial sebagai salah satu acuan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan calon debitur. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap data kredit yang transparan menjadi sangat penting.
Penanaman nilai-nilai integritas dinilai harus bermula dari lingkungan keluarga terkecil. Dalam hal ini, figur perempuan dinilai memiliki posisi strategis untuk membentuk karakter tersebut.
Pada sektor jasa keuangan, OJK konsisten mendorong implementasi tata kelola yang baik. Hal ini diterapkan melalui serangkaian kebijakan ketat dan pengawasan berkala.
"OJK juga memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola berjalan baik, transparan dan berintegritas. Dan peran ini diwujudkan melalui penguatan kebijakan dan pengawasan pada berbagai fokus, antara lain penerapan GCG (good corporate governance), penguatan manajemen risiko, penguatan strategi anti fraud dan seterusnya," ucapnya.
OJK kini telah mengadopsi Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Lembaga ini juga berpartisipasi aktif dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Langkah pengawasan lainnya mencakup pengembangan sistem whistleblowing serta peluncuran chatbot edukatif untuk mempermudah akses informasi publik mengenai tata kelola. Kebijakan ini berjalan selaras dengan program prioritas pemerintah dalam Asta Cita, khususnya pada penguatan SDM, kesetaraan gender, reformasi tata kelola, dan pemberantasan korupsi.
"Diharapkan peran serta perempuan itu sangat bisa membantu mengoptimalkan upaya-upaya tersebut. Itu sebabnya kami menghadirkan acara Peringatan Kartini di Rembang, dengan mengusung tema selain Women Leadership, tapi juga bagaimana perempuan bisa mengoptimalkan tata kelola di negara tercinta ini," ucapnya.
