Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmen untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah ini dilakukan melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Sektor keuangan Indonesia diarahkan agar semakin selaras dengan mitigasi perubahan iklim.
Dilansir dari Investortrust, ICBF kedua ini merupakan kelanjutan dari forum perdana pada 2024. Forum sebelumnya ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur di sektor perbankan.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem keuangan yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional.
ÔÇ£Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,ÔÇØ kata Friderica.
Friderica menilai manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis yang berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan. Fungsi ini menjadi jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.
OJK bersama Pemerintah Inggris meluncurkan IndonesiaÔÇôUK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Kelompok kerja ini dibentuk untuk memobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan.
Pembentukan kelompok kerja tersebut menindaklanjuti kemitraan strategis IndonesiaÔÇôInggris yang disepakati Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu. Peresmian dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, yang tercermin dari rasio CAR yang tetap berada di atas ketentuan regulasi. Hasil itu membuktikan perbankan domestik siap mendukung transisi ekonomi rendah karbon.
ÔÇ£Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,ÔÇØ kata Dian.
UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.
ÔÇ£Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,ÔÇØ ujar Seema Malhotra.
Seema menekankan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berbicara mengenai mitigasi risiko, tetapi juga tentang kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.
ÔÇ£Bersama-sama, kami percaya bahwa risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama yang erat dan dengan membuka pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau,ÔÇØ katanya.
OJK juga merilis dua publikasi strategis, yaitu Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART). CBRA dikembangkan bersama Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan perbankan secara forward-looking berbasis sains.
Sementara itu, SMART merupakan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini menjadi rujukan arah kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur dan terukur.
Ke depan, ICBF direncanakan menjadi forum berkala untuk wadah koordinasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, dan industri jasa keuangan. Langkah ini ditujukan guna membangun kepercayaan pasar dalam mendorong pembiayaan iklim jangka panjang.
