Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan industri perbankan nasional tetap kuat dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global akibat peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah serta risiko lonjakan harga energi dunia pada Minggu (17/5/2026).
Ketahanan ini didukung oleh kondisi permodalan yang kokoh dan profil risiko yang terkendali di tengah ancaman gangguan distribusi energi global melalui Selat Hormuz. Dampak konflik tersebut diantisipasi dapat memengaruhi pasar keuangan domestik maupun global.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz, sehingga dapat memicu tekanan terhadap harga energi dan stabilitas ekonomi dunia, seperti dilansir dari Investor Daily.
"Kita memahami bahwa dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah memang berpotensi memiliki dampak terhadap perekonomian global maupun domestik," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
Risiko pasar akibat volatilitas keuangan global dan tekanan nilai tukar rupiah berpotensi memengaruhi portofolio bank dengan liabilitas valuta asing yang besar. Sementara itu, risiko kredit muncul dari kenaikan harga energi dan inflasi yang berpotensi menekan kemampuan bayar debitur dunia usaha.
Meskipun demikian, intermediasi perbankan Indonesia dilaporkan berjalan baik dengan rasio kecukupan modal (CAR) industri mencapai 25,09% per Maret 2026. Kualitas kredit juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,14%, yang berada di bawah ambang batas aman 3%.
"Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
Simulasi ketahanan yang dilakukan OJK tersebut turut mencakup skenario perlambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan suku bunga yang berpotensi menekan nilai aset perbankan. OJK juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah dan lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat bauran kebijakan, monitoring, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
