Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memblokir 951 entitas pinjaman online ilegal dan tiga penawaran investasi bodong hingga akhir April 2026. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas belasan ribu aduan masyarakat terkait aktivitas keuangan tidak berizin yang meresahkan di berbagai platform digital.
Berdasarkan data yang dilansir dari Suara, otoritas mencatat total 14.232 pengaduan mengenai aktivitas entitas ilegal. Mayoritas laporan didominasi oleh permasalahan pinjaman online dengan total 11.753 aduan, disusul 2.379 laporan investasi ilegal, dan 100 laporan terkait pegadaian ilegal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono menjelaskan rincian data tersebut dalam pertemuan resmi otoritas. Penindakan ini menyasar entitas yang beroperasi melalui situs web maupun aplikasi seluler di seluruh Indonesia.
"Pada periode 2026 hingga 29 April 2026, kami menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 11.753 pengaduan terkait pinjaman online ilegal, 2.379 pengaduan investasi ilegal, dan 100 pengaduan pegadaian ilegal," tegas Dicky dalam Rapat Dewan Komisioner OJK secara virtual, Rabu (6/5/2026).
Pihak berwenang segera melakukan tindakan kuratif setelah menerima lonjakan laporan tersebut. Pemutusan operasional 951 entitas pinjol dan tiga investasi bodong diharapkan mampu menghentikan penyebaran kerugian finansial yang dialami oleh masyarakat luas.
"Langkah ini diambil guna memutus rantai kerugian masyarakat yang sering kali terjerat oleh skema penipuan digital tersebut," imbuhnya.
Selain menyasar entitas tanpa izin, OJK juga memperketat pengawasan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PJK) yang telah terdaftar secara resmi. Sepanjang kuartal pertama tahun 2026, belasan PJK dijatuhi sanksi akibat terbukti melakukan pelanggaran terhadap regulasi pelindungan konsumen.
Total terdapat 33 peringatan tertulis, tiga perintah tertulis, dan 15 sanksi denda yang diberikan kepada para pelaku usaha resmi tersebut. Dalam aspek pengawasan market conduct, OJK juga menerbitkan 17 peringatan tertulis dan 11 sanksi denda tambahan sebagai bentuk teguran atas ketidakpatuhan aturan di lapangan.
Upaya pembersihan ekosistem keuangan ini diproyeksikan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan formal. OJK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional bagi seluruh pelaku industri untuk menghindari sanksi administratif lebih lanjut.
"Ini sekaligus memberikan efek jera bagi oknum penyedia pinjol ilegal dan investasi bodong di masa depan," pungkasnya.
