Sejumlah Non Governmental Organization (NGO) melayangkan kritik tajam terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) oleh pemerintah pada Kamis (21/5/2026). Rencana pendirian BUMN baru sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis tersebut dinilai berpotensi mengulang sejarah kelam keruntuhan industri cengkeh nasional.
Kritik tersebut muncul menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk BUMN khusus ini untuk menangani ekspor komoditas strategis. Langkah tersebut diambil guna mengatasi praktik under invoicing yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp 15.400 triliun selama 34 tahun, seperti dilansir dari Money.
Ekonom Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa kebijakan ini berpotensi memicu distorsi pasar serta pengulangan praktik monopoli Orde Baru melalui Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC).
ÔÇ£Ide baru pembentukan BUMN khusus ekspor ini memicu kekhawatiran terjadinya distorsi pasar dan politisasi bisnis,ÔÇØ kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Huda menjelaskan dampak buruk monopoli masa lalu yang membuat harga cengkeh ambruk karena gudang penuh akibat industri rokok mengurangi volume produksi.
ÔÇ£Pengalaman tersebut menjadi peringatan jika BUMN ekspor melakukan monopoli pasar, ini bisa merugikan petani maupun pelaku usaha,ÔÇØ ujar Huda.
Menurut penegasan Huda, skema eksportir tunggal ini menempatkan pemerintah dalam posisi ganda yang tidak sehat bagi iklim usaha.
ÔÇ£Ini adalah bentuk state capitalism (kapitalisme yang dilakukan oleh negara). Negara bukan hanya menjadi regulator, tapi dia juga menjadi operator,ÔÇØ ujar Huda.
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) EcoNusa, Bustar Maitar, yang menyoroti rendahnya kepercayaan publik akibat kondisi ekonomi makro saat ini.
Bustar mengingatkan agar tata kelola badan baru ini bersih dari kepentingan politik serta tidak mengorbankan para petani skala kecil, khususnya di wilayah timur Indonesia.
ÔÇ£Perusahaan tambang mungkin merugi, tapi tidak akan sebanyak pekebun mandiri,ÔÇØ kata Bustar.
Kritik dari aspek transparansi juga disuarakan oleh Program Director Trend Asia, Ahmad Ashov Birry.
Ashov menyoroti buruknya keterbukaan informasi publik di Indonesia mengenai keuangan, Hak Guna Usaha (HGU), hingga beneficial ownership (BO) di tengah dampak ekologis yang dihadapi masyarakat lokal.
ÔÇ£Masih banyak masalah mendasar yang harus dijawab pemerintah sebelum pindah fokus ke BUMN ekspor yang akan menguasai pintu ekspor,ÔÇØ kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah mengonfirmasi legalitas pembentukan badan ini oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
ÔÇ£Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut," ujar Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
