Proses perundingan yang dilakukan pemerintah Indonesia agar dua kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) dapat melintasi Selat Hormuz dilaporkan berjalan cukup sulit. Dilansir dari Detik Finance, kapal Gamsunoro dan Pride hingga saat ini masih belum mendapatkan izin untuk melewati jalur perairan strategis tersebut.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa upaya diplomasi masih terus diupayakan secara intensif. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran dengan tim internal dari Pertamina guna memastikan kelancaran izin operasional kapal.
"Mengenai negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz. Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan. Kemudian bersama juga dengan tim dari Pertamina terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz," ujar Sugiono di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Sugiono menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat dalam proses ini adalah dinamika di internal pemerintahan Iran. Kendala tersebut seringkali membuat kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat tidak dapat langsung diterapkan oleh petugas di lapangan.
"Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa," ungkap Sugiono.
Selain hambatan birokrasi internal, situasi keamanan di kawasan tersebut juga menjadi tantangan tambahan. Terdapat perkembangan terkait blokade di wilayah Hormuz serta sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar kapal-kapal pengangkut energi tersebut diperbolehkan melintas.
"Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan," sebut Sugiono.
Meskipun dua tanker tersebut masih tertahan, pemerintah memberikan jaminan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri masih berada dalam kondisi aman. Gangguan di Selat Hormuz tersebut diklaim tidak memberikan dampak signifikan terhadap distribusi energi nasional.
Berdasarkan data yang diterima, kedua kapal tanker tersebut membawa muatan sekitar 2 juta barel minyak mentah. Jika dikonversi menjadi produk BBM, volume tersebut dinilai tidak terlalu besar dibandingkan dengan total kebutuhan konsumsi harian masyarakat Indonesia.
"Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu dua kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu informasi yang saya dapatkan, yang disampaikan ke saya, bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya di-convert ya, saya tidak tahu perbandingannya, tapi kalau misalnya 1 banding 1, ya kurang lebih 2 juta barel, 2 juta barel fuel juga kan gitu kan," papar Sugiono.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah mengamankan pasokan energi cadangan dari sumber alternatif di luar kawasan tersebut. Strategi diversifikasi sumber impor ini memungkinkan pengiriman minyak dilakukan melalui jalur pelayaran yang lebih aman dan menghindari area konflik.
"Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini ya lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz. Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional," papar Sugiono.
