Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah mulia dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan serta kecukupan gizi siswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen penuh terhadap program nasional ini disampaikan oleh Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, seperti dikutip dari Media Indonesia.
Gus Lilur menegaskan pentingnya menjaga keutuhan alokasi dana per porsi agar manfaatnya benar-benar dirasakan sepenuhnya oleh anak-anak di sekolah. Menurutnya, esensi program ini merepresentasikan kehadiran dan kasih sayang negara kepada generasi penerus bangsa.
ÔÇ£MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Program ini pasti meroket jika dilaksanakan tanpa adanya gangguan dari oknum-oknum yang mencoba memotong anggaran di lapangan. Anak-anak kita harus menerima makanan yang layak, sehat, berkualitas, dan disukai,ÔÇØ ujar Gus Lilur melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).
Aspek spiritual program ini dikaitkan dengan Al-Qur'an Surat Al-Insan ayat 8 yang menekankan kewajiban memberikan makanan terbaik dan yang disukai kepada orang yang membutuhkan. Saat ini, struktur anggaran satu porsi MBG yang dipahami publik adalah sebesar Rp15.000, dengan pembagian Rp5.000 untuk operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dan Rp10.000 murni untuk nilai bahan makanan.
ÔÇ£Jika alokasi Rp10.000 itu benar-benar dioptimalkan seutuhnya untuk belanja bahan makanan dengan skala besar (grosir), maka SPPG dipastikan mampu menyajikan menu makanan yang sangat layak, higienis, sehat, dan bergizi tinggi untuk anak-anak kita. Pengelola SPPG sudah mendapatkan ruang penghasilan yang cukup dari komponen operasional, jadi hak makan anak tidak boleh berkurang satu rupiah pun,ÔÇØ urainya.
Pemerintah disarankan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dapur mandiri yang dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah konstruktif ini diusulkan untuk memperkuat peran negara secara langsung serta meminimalkan ketergantungan pada rantai bisnis pihak ketiga yang terlalu panjang.
Integrasi dapur atau kantin sehat berbasis sekolah menjadi opsi inovatif lain yang ditawarkan karena dinilai efektif memotong jalur kendali logistik. Model ini memungkinkan makanan disajikan dalam kondisi yang jauh lebih segar karena dimasak langsung di lingkungan sekolah.
ÔÇ£Kalau dapur ada di sekolah, pengawasan jadi jauh lebih dekat dan berlapis. Kepala sekolah, guru, komite, hingga orang tua murid bisa melihat langsung prosesnya. Puskesmas dan ahli gizi juga bisa memantau higienitas dan menunya secara berkala. Rantai kendali yang pendek seperti ini akan mengunci standar kualitas makanan sesuai dengan apa yang dicitakan oleh Presiden,ÔÇØ tutur Gus Lilur.
Sistem ini diusulkan agar diawali melalui proyek percontohan (pilot project) nasional di satu kabupaten atau kota pada setiap provinsi. Model kemitraan sekolah dan BGN yang terbukti sukses, transparan, dan aman nantinya dapat direplikasi secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.
ÔÇ£NBI akan terus berada di garda terdepan untuk mendukung kesuksesan MBG. Program ini sangat selaras dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan riil rakyat. Dengan menjaga kualitas pelaksanaannya di lapangan, kita optimis program ini akan menjadi warisan sejarah yang luar biasa dari Presiden Prabowo bagi masa depan anak-anak bangsa,ÔÇØ pungkasnya.
Konteks Anggaran dan Pengawasan Program MBG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawal seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pelaksanaan MBG. Melalui Direktorat Monitoring pada tahun 2025, KPK telah melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program ini untuk memastikan transparansi.
Di sisi lain, pemerintah melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 menjadi Rp268 triliun demi menjaga kesinambungan APBN. Meskipun terjadi penyesuaian anggaran, langkah-langkah kesiapan infrastruktur penunjang terus berjalan di lapangan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapan operasional dalam menyukseskan program ini. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan secara serentak 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru milik Polri.
Secara keseluruhan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyiapkan 1.376 SPPG untuk program MBG. Infrastruktur ini ditargetkan mampu melayani 3,44 juta penerima manfaat sekaligus menyerap sebanyak 68.800 tenaga kerja.
Langkah intervensi melalui MBG ini dinilai sangat penting oleh para ahli gizi. Program ini bukan sekadar pembagian makanan di sekolah, melainkan menjadi strategi nyata untuk membantu memutus rantai persoalan gizi pada kelompok masyarakat yang rentan.
