Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis berkontribusi langsung dalam menurunkan angka ketimpangan ekonomi di Indonesia dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (20/5/2026).
Keberhasilan pemerataan ekonomi tersebut tercermin dari pencapaian Indeks Gini Indonesia yang menyentuh angka 0,363, seperti dilansir dari Nasional. Pigai menilai angka tersebut menjadi capaian terbaik yang berhasil diraih pemerintah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.
Menurut Pigai, kebijakan strategis pemerintah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar terbukti efektif dalam mendongkrak daya beli masyarakat. Selain program pangan, realisasi anggaran di sektor pendidikan serta kesehatan juga menjadi faktor penentu redistribusi pendapatan yang lebih merata.
"Selama pemerintahan Prabowo-Gibran, Indeks Gini Indonesia terbaik dalam 15 tahun terakhir. Yaitu kita sudah ada pada posisi 0,363," kata Pigai dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).
Penurunan angka ketimpangan ini memperlihatkan bahwa penyaluran dana negara kini lebih menyentuh lapisan masyarakat bawah secara langsung. Pigai menggarisbawahi bahwa data statistik perbaikan ekonomi tersebut bersifat valid dan mencerminkan keadilan sosial.
"Berarti ada distribusi yang mulai merata di seluruh Indonesia. Karena anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) turun ke rakyat, pendidikan, kesehatan," ujar Pigai, Menteri HAM.
Pergerakan positif pada daya beli masyarakat menjadi bukti nyata dari dampak kebijakan yang sedang berjalan saat ini. Pigai menegaskan bahwa indikator kemajuan sosial ekonomi ini tidak dapat dipalsukan oleh pihak mana pun.
"Itu orang boleh kritik. Tapi dengan adanya Indeks Gini ini, daya beli masyarakat sudah mulai bergerak. Ini kan angka statistik. Tidak bisa dibohongi," nilai Pigai, Menteri HAM.
Di samping masalah ketimpangan, pemenuhan hak asasi manusia di bidang sosial, budaya, dan lingkungan juga terus diselaraskan dengan target Sustainable Development Goals. Indonesia saat ini dilaporkan mengamankan cadangan pangan sebanyak 5 juta ton guna memitigasi potensi guncangan global di masa mendatang.
Menteri HAM juga menekankan pentingnya kontribusi media massa dalam mengawal implementasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara di tanah air.
"Pers tidak boleh hanya menjadi pilar demokrasi, tapi juga harus menjadi pilar pembangunan peradaban hak asasi manusia!" tutur Pigai, Menteri HAM.
