Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengarahkan kebijakan anggaran pemerintah agar lebih efektif bagi publik melalui perubahan orientasi belanja negara. Arahan tersebut disampaikan pada Senin, 27 April 2026, seusai pelaksanaan rapat evaluasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 di Jakarta.
Dilansir dari Kompas, Muhaimin menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah membawa pergeseran signifikan pada politik anggaran yang kini mengutamakan dampak nyata bagi rakyat. Alokasi dana negara saat ini diklaim tidak sekadar untuk belanja formalitas, melainkan dipastikan sampai ke tangan penerima manfaat.
Muhaimin Iskandar menekankan bahwa setiap dana yang dikelola harus mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas melalui indikator yang terukur. Penekanan ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara memiliki akuntabilitas yang jelas terhadap kesejahteraan warga.
ÔÇ£Politik anggaran berubah, menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat,ÔÇØ ujarnya Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Terdapat tiga indikator utama yang kini diterapkan dalam manajemen anggaran, yakni manfaat langsung bagi jutaan penerima, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, serta penguatan pelaku usaha baru. Selain itu, aspek efisiensi diperketat guna mengeliminasi pemborosan dalam belanja negara.
Langkah efisiensi tersebut dilakukan dengan membedah pola skala prioritas untuk menyesuaikan belanja dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini bertujuan agar program-program pemerintah tepat sasaran dan memberikan multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat bawah.
ÔÇ£Dengan efisiensi, kita menemukan pola skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga tidak ada lagi pemborosan,ÔÇØ jelas Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
