Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya memberantas praktik kecurangan atau fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Yogyakarta pada Rabu, 10 Desember 2025. Langkah ini dinilai krusial guna melindungi masyarakat miskin sekaligus memperkuat pondasi ekonomi rakyat.
Program JKN dilaporkan telah menurunkan beban pengeluaran kesehatan masyarakat hingga hampir 70 persen selama dua dekade terakhir. Dilansir dari Investortrust, akses kesehatan tanpa hambatan biaya ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi di Indonesia.
"Kita telah menyaksikan JKN mampu menjadi benteng ekonomi bagi rumah tangga rentan, memberi fondasi penting bagi penguatan produktivitas orang miskin dan mewujudkan keadilan sosial," kata Muhaimin Iskandar dalam acara Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (Inahaff) 2025.
Muhaimin menjelaskan bahwa JKN merupakan investasi jangka panjang untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan sekadar pembiayaan kesehatan. Namun, ia menyayangkan adanya tantangan serius berupa manipulasi diagnosis, tagihan fiktif di fasilitas kesehatan, hingga pemalsuan identitas peserta yang merugikan sistem nasional.
"Setiap kecurangan dalam JKN adalah pelanggaran moral dan konstitusional. Kerugiannya bukan hanya bersifat material, tetapi menghilangkan kesempatan satu keluarga untuk keluar dari kemiskinan," tegas Muhaimin.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan potensi kerugian anggaran kesehatan global akibat kecurangan mencapai kisaran 0,6 persen hingga 15 persen. Pemerintah berkomitmen mengawal setiap rupiah anggaran negara agar benar-benar tersalurkan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Upaya nyata yang dilakukan meliputi pembentukan forum anti-fraud di tingkat daerah yang melibatkan BPJS Kesehatan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Selain itu, penguatan etika profesi tenaga medis menjadi prioritas utama guna mencegah penyalahgunaan wewenang, terutama pada situasi darurat.
"Inahaff harus menjadi ruang kolaborasi untuk mempertegas integritas dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan JKN yang sehat, aman, dan berkeadilan," ujar Muhaimin Iskandar.
