Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta kelompok masyarakat kelas menengah untuk bersabar karena pemerintah saat ini memprioritaskan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, pada Senin, 27 April 2026.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2026 mendatang. Dilansir dari Nasional, fokus utama kebijakan saat ini diarahkan untuk menyelesaikan persoalan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem terlebih dahulu.
Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penanganan terhadap kelompok rentan miskin atau kelas menengah akan dilakukan segera setelah tugas prioritas tersebut rampung.
"Tapi pada dasarnya kita sedang mengatasi dulu yang kemiskinan ekstrem dan miskin ini. Pekerjaan ini selesai, kita akan masuk pada menghadapi yang rentan miskin (kelas menengah). Sabar," ujar Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Ia menambahkan bahwa penanganan masalah kelas menengah juga menjadi bagian dari ranah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Muhaimin menyebut kabinet yang baru berjalan satu setengah tahun ini memerlukan waktu untuk menyelesaikan berbagai isu secara bertahap.
"Tentu pemerintah hari ini baru satu tahun setengah ya, akan ada saatnya kita bergerak untuk mengatasi yang rentan miskin ini. Sabar," ujar Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PKB tersebut memberikan jaminan bahwa jajaran pemerintahan tetap memegang tanggung jawab penuh atas masalah ekonomi ini. Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.
"Kita akan terus bekerja keras, tetapi yang paling pokok kita tuntaskan dulu yang miskin ekstrem," kata Muhaimin Iskandar.
Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.
"Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta," kata Muhaimin Iskandar.
Meskipun ada penurunan, ia mengakui masih banyak tantangan di lapangan karena ribuan keluarga kategori miskin ekstrem belum mendapatkan akses bantuan pemerintah. Kendala distribusi bantuan tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Bogor, Garut, Cirebon, Cianjur, dan Kulonprogo.
"Lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur," kata Muhaimin Iskandar.
Data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 8,1 persen keluarga yang sama sekali belum menerima bantuan. Selain itu, mayoritas keluarga dalam kelompok desil 1 tercatat baru menerima cakupan program yang sangat terbatas.
