Langkah reformasi transparansi radikal yang dijalankan pasar modal Indonesia diakui secara resmi oleh MSCI. Namun, penjaga gerbang modal global tersebut tetap membekukan semua peningkatan bobot indeks untuk Indonesia setidaknya hingga Mei 2026.
Kebijakan pembekuan sementara ini berdampak pada pembatasan bobot sekuritas Indonesia dalam portofolio global. Seperti dilansir dari Investortrust, MSCI mempertahankan pembekuan tersebut terhadap Faktor Inklusi Asing atau Foreign Inclusion Factors (FIF) untuk pasar saham domestik.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya tengah berupaya menghapus kesan pasar tertutup yang minim likuiditas. Salah satu langkahnya adalah mewajibkan porsi saham publik atau free float minimal 15 persen serta membuka data kepemilikan saham di atas 1 persen.
Jika pembenahan ini gagal meyakinkan MSCI untuk mencabut pembekuan, Indonesia menghadapi risiko arus modal keluar dari dana pasif bernilai miliaran dolar AS. Kondisi tersebut dapat melemahkan daya saing pasar modal domestik terhadap negara-negara berkembang lainnya.
Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merealisasikan empat target strategis demi memenuhi tuntutan pasar global. Langkah tersebut meliputi keterbukaan data pemegang saham di atas 1 persen, rencana batas minimum free float 15 persen, perluasan menjadi 39 klasifikasi investor, serta peluncuran peringatan High Shareholding Concentration (HSC).
"Transparansi dari kepemilikan data saham di atas 1% dan keterbukaan HSC akan meningkatkan kualitas informasi pasar sekaligus membantu investor memahami struktur kepemilikan dari perusahaan tercatat secara lebih komprehensif," kata Jeffrey Hendrik selaku Direktur Utama BEI yang bertindak saat itu pada 16 April.
Meski aktivitas reformasi di Jakarta berjalan masif, MSCI tetap bersikap ketat dalam melakukan penilaian. Pihak penyedia indeks menyatakan bahwa mereka masih mengevaluasi cakupan, konsistensi, serta efektivitas dari data baru yang disediakan OJK.
Akibatnya, MSCI tidak akan menerapkan penambahan indeks atau migrasi ke atas lintas segmen ukuran untuk Indonesia pada tinjauan Mei 2026. Lembaga tersebut juga memperingatkan akan terus menghapus sekuritas yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia memiliki tingkat investabilitas terbatas.
Sistem peringatan dini HSC yang diterapkan di Indonesia mengadopsi kerangka kerja dari bursa saham Hong Kong (HKEX) untuk mencegah manipulasi harga. Saham yang terdeteksi dikuasai oleh kelompok pemilik dalam jumlah kecil dan terkonsentrasi kini akan diberi tanda khusus pada situs resmi BEI.
"Masa transisi telah ditetapkan bagi perusahaan tercatat untuk memitigasi potensi tekanan jangka pendek pada harga saham dan likuiditas pasar," tutur Jeffrey Hendrik.
Jeffrey Hendrik juga mengonfirmasi bahwa ambang batas kepemilikan 5 persen tetap menjadi standar baku untuk hak pengendalian. Aturan ini diterapkan agar selaras dengan norma yang berlaku di pasar finansial global.
