Arus perpindahan penduduk dari Jakarta menuju wilayah penyangga perlu disertai dengan perencanaan yang terintegrasi secara menyeluruh.
Langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan kawasan baru tidak memicu munculnya persoalan perkotaan yang serupa dengan Ibu Kota.
Pengamat tata kota, M. Azis Muslim, memberikan peringatan agar wilayah pinggiran tidak mengalami kondisi buruk seperti kemacetan parah, polusi udara, hingga lonjakan harga hunian.
"Jangan memindahkan masalah Jakarta ke pinggiran-pinggiran kota. Jangan sampai wilayah pinggiran menjadi tidak nyaman, relatif lebih mahal, dan dipenuhi berbagai masalah perkotaan," ujar Azis dikutip dari Megapolitan.
Fenomena ini menguat seiring meningkatnya mobilitas warga Jakarta menuju Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, mengungkapkan adanya perubahan tren arus penduduk pada periode pascalebaran 2026.
"Jumlah warga yang keluar dari Ibu Kota meningkat dan hampir dua kali lipat dibandingkan yang masuk," ujar Denny.
Data mencatat sebanyak 22.617 warga meninggalkan Jakarta sepanjang periode 25 Maret hingga 30 April 2026, sedangkan pendatang baru hanya berjumlah 12.766 orang.
Pada tahun 2024, total warga yang keluar Jakarta mencapai 321.782 orang dengan rincian tujuan terbanyak ke Kabupaten Bogor sebanyak 49.473 orang.
Wilayah tujuan lainnya meliputi Kabupaten Bekasi (40.440), Kota Depok (40.320), Kota Bekasi (33.868), Tangerang Selatan (26.508), Kota Tangerang (23.452), dan Kabupaten Tangerang (19.929).
Selain itu, terdapat aliran penduduk menuju Karawang sebanyak 3.782 orang dan Kota Bogor mencapai 2.864 orang.
Sebagai perbandingan, pada 2023 tercatat 243.160 orang keluar dari Jakarta, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pendatang baru sebanyak 136.200 orang.
Dampak Ganda Suburbanisasi di Wilayah Penyangga
Azis menilai bahwa pergeseran penduduk ini memberikan dampak ganda yang harus diwaspadai oleh pemerintah daerah setempat.
Pertumbuhan ekonomi menjadi sisi positif karena aktivitas usaha dan UMKM meningkat seiring pembangunan properti kelas menengah yang masif.
Namun, tekanan mulai muncul akibat lonjakan harga tanah yang berpotensi menggeser warga lokal ke daerah yang lebih terpencil.
Kemacetan lalu lintas kini tidak lagi hanya terpusat di Jakarta, melainkan mulai menyebar ke kota-kota penyangga, terutama pada momen akhir pekan.
Aspek lingkungan juga terancam karena pembangunan infrastruktur dan hunian baru berisiko tinggi menggerus ruang terbuka hijau.
"Ketika kebutuhan bertambah, lahan hijau semakin terbatas, daerah resapan juga semakin berkurang," kata Azis.
Kurangnya daerah resapan air ini dikhawatirkan dapat memicu bencana banjir di wilayah pinggiran di masa mendatang.
Urgensi Daya Dukung Lingkungan
Pengendalian pertumbuhan kawasan melalui perencanaan yang terpadu antara Jakarta dan sekitarnya menjadi poin krusial bagi pemerintah.
Azis menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat Jakarta-sentris, tetapi harus melihat kawasan penyangga sebagai satu kesatuan ekosistem.
"Perencanaan tidak hanya fokus di Jakarta, tapi juga bagaimana wilayah pinggiran diintegrasikan sebagai penyangga, baik untuk menampung berkah maupun masalah," ujar Azis.
Kapasitas infrastruktur dan lingkungan harus dipersiapkan matang agar tidak melampaui daya dukung wilayah yang tersedia.
Suburbanisasi yang terjadi saat ini menjadi sinyal adanya perubahan mendasar pada struktur perkotaan di Indonesia.
Kegagalan dalam pengelolaan perpindahan penduduk ini berisiko menciptakan masalah baru di wilayah yang awalnya menjadi solusi atas tingginya biaya hidup di Jakarta.
