Dugaan kasus suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terindikasi terjadi pada sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Dikutip dari Suara, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa cakupan proyek yang dikaitkan dengan perkara tersebut meliputi pembangunan bendungan, jaringan irigasi, hingga pekerjaan sungai.
Meski demikian, Dody Hanggodo mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai detail perkara yang saat ini sedang diproses oleh aparat penegak hukum.
"Proyeknya bendungan, irigasi. Rata-rata ya suap ya. Namanya juga sumber daya air, ya di situ semuanya ya ada di situlah. Ada bendungan, ada irigasi, ada sungai, ada segala macamlah," ujar Dody dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jumat (22/5/2026).
Perkara hukum ini bermula dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh jajaran internal Kementerian PU kepada aparat penegak hukum.
Laporan awal tersebut diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus.
"Pertama kali yang melaporkan Bu Sekjen, melaporkan ke Pak Jampidsus. Kemudian sepertinya karena nilainya mungkin enggak terlalu besar, didisposisikan ke Kejati," kata Dody Hanggodo.
Menteri PU juga menyinggung terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini, meski informasi awal perkara tersebut justru ia ketahui dari pertanyaan wartawan.
"Itu tahu malahan. Malah saya enggak tahu, dia yang tahu tuh. Apa waktu itu ya? Suap sama TPPU sih ingatan saya," ucap Dody Hanggodo.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk tidak menghambat proses hukum yang tengah berjalan dan bersedia membuka akses apabila aparat membutuhkan langkah penyidikan lebih lanjut.
Jalannya proses hukum ini dipastikan tidak boleh mengganggu program prioritas pemerintah, terutama proyek infrastruktur sumber daya air yang berkaitan erat dengan target swasembada pangan nasional.
"Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses at any cost," tutur Dody Hanggodo.
Di sisi lain, para generasi muda di lingkungan Kementerian PU diingatkan agar tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik yang melanggar hukum.
Kesempatan karier dan pendidikan yang tersedia secara luas diharapkan tidak dikorbankan untuk tindakan yang dapat merusak masa depan.
"Kesempatan kalian sekolah itu terbuka lebar, lebar banget. Enggak perlu ditukar sama pekerjaan hina seperti itu," kata Dody Hanggodo.
